BNPB Diminta Berani Ingatkan Pemda yang Kebijakannya Memperparah Potensi Bencana

JAKARTA, - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih berani memberikan peringatan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang kebijakannya berpotensi meningkatkan risiko bencana.Hal itu disampaikan Dini saat dimintai tanggapannya soal terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).“BNPB memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan pembinaan. Karena itu, ketika ada indikasi bahwa kebijakan daerah berpotensi memperparah risiko bencana, BNPB harus mengeluarkan peringatan dini kebijakan atau policy early warning untuk mendorong Pemda memperbaiki tata kelola,” ujar Dini saat dihubungi Kompas.com, Kamis .Menurut Dini, peringatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalahkan kepala daerah, melainkan sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana.Baca juga: 6 Hari Dilanda Banjir, Wali Kota Langsa Minta Bantuan Presiden Prabowo“Peringatan ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tetapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional,” ucapnya.Dini menekankan bahwa bencana yang terjadi di Sumut dan Sumbar harus dilihat sebagai akumulasi dari kerusakan lingkungan dan tata ruang yang tidak berkelanjutan.“Bencana (di Sumut dan Sumbar) tersebut bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akumulasi dari kerusakan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang belum sepenuhnya berkelanjutan,” kata Dini.“Kita perlu melihat kejadian ini sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola daerah aliran sungai tidak bisa ditunda lagi,” sambungnya.Dalam kesempatan itu, Dini juga mendorong BNPB untuk meningkatkan sistem deteksi dini. Tidak hanya terkait cuaca ekstrem, tetapi juga perubahan tata ruang yang mengancam keselamatan warga.Baca juga: Banjir Bandang Agam Sumbar: 2 Warga Hilang, Puluhan Mengungsi“BNPB harus memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan berbasis data, yakni penggunaan citra satelit, radar cuaca, serta pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan dan potensi longsor atau banjir,” kata Dini.Dia juga berharap adanya integrasi data pusat dan daerah agar pemetaan risiko lebih akurat dan real-time.Di samping itu, peringatan dini kebencanaan untuk masyarakat juga harus diperluas dan melibatkan komunitas lokal.“Dengan pendekatan ilmiah, berbasis data, dan koordinasi yang kuat, BNPB dapat memberikan peringatan kepada Pemda dan masyarakat jauh sebelum bencana menimbulkan korban,” pungkasnya.Diberitakan sebelumnya, banjir bandang dan longsor melanda tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama tiga hari terakhir.Baca juga: Banjir-Longsor Landa Sumut dan Sumbar, Anggota DPR: Alarm Kerusakan LingkunganHingga Kamis , terdapat 37 korban tewas.


(prf/ega)