Duduk Perkara Dedi Mulyadi Kritik PTPN, Tuding BUMN Ini Keliru dan Tidak Tegas

- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengkritik kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN).Kritik tersebut ia sampaikan ketika berbincang dengan Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto.Keduanya sempat berbincang ketika menghadiri kegiatan penanaman teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jabar pada Selasa .Baca juga: Kembali dari Sumatera, Dedi Mulyadi Kaget Lihat Kondisi Sungai Bandung: Ini Penyebab BanjirnyaDedi mengkritik PTPN karena perusahaan pelat merah ini dinilai lemah dalam pengawasan dan pengelolaan.Hal tersebut membuka celah bagi perusakan dan perubahan fungsi lahan secara ilegal.Adapun lokasi penanaman teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung sempat disorot publik karena menjadi titik kerusakan dan peralihan fungsi perkebunan.Menurut Dedi, langkah PTPN menyewakan lahan merupakan salah satu penyebab yang membuat masyarakat berani menggarap lahan perkebunan yang tidak sesuai peruntukannya.Baca juga: Kenapa Dedi Mulyadi Terbang ke Sumatera dan Aceh? Berawal dari Keluarga Hilang KontakIa tidak segan-segan menuding bahwa langkah PTPN menyewakan lahan sebagai sebuah kekeliruan.“Saya harus jujur. Penyebab masyarakat berani itu karena sejak awal PTPN-nya keliru,” ujar Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa .“Ketika lahan disewakan, masyarakat merasa punya legitimasi. Itu yang harus dibenahi. Saya menyampaikan ini terbuka karena mencintai negara dan Tanah Air,” tambahnya.Dedi juga mengkritik sikap PTPN yang tidak tegas menjaga kawasan perkebunan.Hal tersebut menyebabkan fungsi lahan berubah dari tanaman keras menjadi hortikultura, seperti sayuran.Dedi menekankan bahwa tanaman keras berfungsi untuk menjaga konservasi dan daya dukung lingkungan.Baca juga: Dedi Mulyadi Mau Bangun Kampung Baru untuk Korban Bencana Banjir di PadangMenurut eks Bupati Purwakarta tersebut, alih fungsi lahan di kawasan hulu turut menyebabkan risiko banjir dan tanah longsor di Bandung Raya menjadi meningkat.Dedi berharap agar bencana ekologis seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera tidak terjadi di Jabar.


(prf/ega)