Banjir Pantura Demak-Semarang, Mobil Derek Disiagakan 24 Jam

2026-02-03 12:47:36
Banjir Pantura Demak-Semarang, Mobil Derek Disiagakan 24 Jam
DEMAK, - Banjir dengan ketinggian mencapai 50 sentimeter masih menggenangi kawasan Pantura Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada Rabu sore.Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas terhambat, dan kendaraan yang nekat menerjang banjir berisiko mogok.Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 17.45 WIB, sejumlah kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil pribadi, mengalami kerusakan mesin akibat melintas di area yang terendam banjir.Baca juga: Banjir Pantura Demak Belum Ada Tanda Surut, Jalan 1 Km Masih TerendamKasatlantas Polres Demak, AKP Thoriq Aziz, menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyediakan layanan mobil derek gratis mulai Rabu sore."Kita bersama dinas terkait menyediakan derek untuk antisipasi kendaraan yang mogok saat melintas banjir yang ada di Sayung," kata Thoriq saat ditemui di Sayung.Layanan derek gratis ini akan berlangsung selama 24 jam untuk membantu kendaraan yang terjebak akibat minimnya penerangan di malam hari."Karena sampai dengan hari ini masih cukup tinggi antara 40 sampai 60 sentimeter," ujarnya.Baca juga: Banjir Pantura Demak Belum Ada Tanda Surut, Jalan 1 Km Masih TerendamThoriq juga menambahkan bahwa mobil derek ini diharapkan dapat membantu kendaraan yang mengalami musibah saat melintas di Pantura Sayung."Harapannya bisa membantu masyarakat yang melintas dan bagian dari kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami musibah saat melintas di Sayung ini," imbuhnya.Dengan langkah ini, diharapkan arus lalu lintas di kawasan tersebut dapat kembali normal dan masyarakat yang terdampak banjir mendapatkan perhatian serta bantuan yang diperlukan.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-03 11:06