Masih Dirumuskan, Kebijakan Enam Hari Sekolah di Tingkat SMA/SMK di Jateng Belum Ada Kepastian

SEMARANG, – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyebut wacana kebijakan enam hari sekolah di tingkat SMA/SMK belum mencapai kesepakatan karena masih dalam tahap perumusan.Yasin menegaskan belum ada perkembangan atau penetapan resmi terkait kebijakan tersebut.“(Update kebijakan enam hari sekolah) Belum ya, kita masih tahap rumuskan lagi,” ujar Gus Yasin saat ditemui di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip), Selasa .Baca juga: Polda Jateng Masih Tutup Rapat Hasil Otopsi Dosen Levi, AKBP Basuki Belum TersangkaDitanya mengenai tenggat penetapan kebijakan, Yasin mengaku belum dapat memastikan.“Belum ada (batas waktu atau tenggat penetapan kebijakan enam hari sekolah), nanti ya,” imbuhnya.Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah telah melibatkan kampus dan akademisi dalam pembahasan enam hari sekolah untuk siswa SMA/SMK negeri di Jawa Tengah.“(Kemarin bertemu akademisi) iya, bahas kelanjutan enam hari sekolah,” kata Yasin saat ditemui di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa .Yasin menyampaikan bahwa setelah pembahasan tersebut, Pemprov Jateng akan melakukan sosialisasi penerapan enam hari sekolah kepada masyarakat, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Sosialisasi dijadwalkan dipercepat sebelum semester depan.“Nah, hasilnya akan kita tindak lanjuti untuk sosialisasi ke masyarakat. Sekarang mulai sosialisasi. Ya, kita sosialisasikan bagaimana nanti keadaan masyarakatnya, penerimaan siswa-siswinya, termasuk sekolahnya sudah siap apa belum,” ujar Yasin.Penerapan sekolah enam hari nantinya akan mengubah jam sekolah. Jika saat ini siswa belajar lima hari hingga sore, nantinya mereka hanya akan belajar sampai siang hari saja.“Kalau enam hari itu Jumat kita pulang jam 11.00 WIB, nanti Sabtu pulangnya jam 11.00 WIB atau jam 12.00 WIB. Enggak penuh ya,” jelasnya.Menyikapi penolakan enam hari sekolah oleh Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus anggota DPD, Muhdi, Yasin menegaskan telah melibatkan UPGRIS dalam pembahasan kebijakan ini.“Salah satu yang kita libatkan itu dari UPGRIS, kampus yang kita libatkan untuk pembahasan lima atau enam hari itu di UPGRIS. Jadi kalau belum sampai ke Ketua PGRI karena beliau ini kan anggota DPD. Nah, ini mungkin belum tersampaikan, nanti bagaimana caranya kita diskusi,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan kebijakan ini.“Kajian di Dinas Pendidikan dan juga kajian di stakeholder pendidikan yang memang kita pingin masukan yang konkret. Jadi kita enggak salah menetapkan kebijakan,” tuturnya.


(prf/ega)