Tak Hanya Kena OTT KPK, Bupati dan Sekda Ponorogo Nonaktif Ternyata Juga Digugat Anak Buahnya

- Pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga” tampaknya benar-benar dirasakan Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan Sekda Ponorogo nonaktif Agus Pramono.Belum selesai menghadapi proses hukum setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat , keduanya juga digugat oleh mantan bawahannya, Gulang Winarno, terkait mutasi jabatan.Gulang Winarno, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, mendadak “distafkan” ke Dinas Perpustakaan dan Arsip.Mutasi itu diduga berkaitan dengan dinamika politik saat Pilkada lalu dan ditandatangani langsung oleh Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko.Baca juga: Ratusan Warga Ponorogo Bawa Spanduk, Berikan Dukungan Moril kepada Sugiri Sancoko yang Terkena OTT KPKGulang menggugat empat pihak, yaitu:Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo dan sudah memasuki sidang kedua pada Rabu .Pada sidang pertama, seluruh pihak tergugat tidak hadir. Namun pada sidang kedua, para tergugat diwakili Biro Hukum Setda Pemkab Ponorogo.“Agendanya setelah ini mediasi. Karena pekan lalu, tergugat tidak hadir,” ujar Siswanto, kuasa hukum Gulang Winarno, Rabu .Hakim kemudian memberi waktu mediasi hingga 30 hari kerja, diperkirakan selesai pada 7 Januari 2025.Siswanto menyatakan bahwa kliennya menggugat karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam penjatuhan sanksi dan mutasi jabatan.Baca juga: Longsor di Pulung Ponorogo: Dua Rumah Tertimbun Tanah, Pelajar Jadi KorbanMenurut Siswanto, Surat Keputusan (SK) mutasi yang diterima kliennya mengandung kejanggalan.“SK yang diterima klien kami hanya menimbang bahwa Gulang melakukan kesalahan. Tidak ada SK Bupati terkait pembentukan tim pemeriksa, padahal itu wajib secara aturan,” katanya.Ia menilai sanksi yang dijatuhkan pada Gulang cacat hukum karena prosesnya tidak sesuai mekanisme pemeriksaan kepegawaian.Dalam gugatannya, Gulang meminta:Sementara itu, Indra Aji Saputra dari Bagian Hukum Setda Ponorogo menyatakan Pemkab siap mengikuti proses hukum.


(prf/ega)