Usai Didatangi Ribuan Kades, Istana Janji Dana Desa Cair Sebelum 19 Desember

SAMARINDA, – Aksi ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia, termasuk dari Kalimantan Timur (Kaltim), mendorong Istana memberikan kepastian pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2025.Pihak Istana menyatakan akan mengupayakan pencairannya sebelum 19 Desember 2025 dalam pertemuan dengan peserta aksi di Jakarta, Senin .Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan antara peserta aksi dan perwakilan pemerintah yang diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.Baca juga: Kades dari Kaltim ke Jakarta Demi Temui Prabowo, Tuntut Dana Desa DicairkanMenurut Ketua DPC Apdesi Penajam Paser Utara (PPU), Kasiyono, Dana Desa Tahap II non-earmark akan dicairkan sebelum 19 Desember 2025.Kasiyono juga menyebut pemerintah memberi sinyal peninjauan ulang terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 yang menghambat pencairan.“Akan direvisi atau dicabut, itu yang kami tunggu. Jangan sampai desa tiba-tiba tidak bisa membayar hak perangkat karena aturan yang tidak jelas,” kata Kasiyono saat dihubungi Kompas.com, Selasa .Sekretaris Jenderal Apdesi, Sumali, mengatakan aparat desa Kaltim dan daerah lain terpaksa turun ke Jakarta karena operasional pemerintahan desa terancam berhenti tanpa pencairan anggaran.“Dana Desa Tahap II ini menyangkut gaji perangkat, kader Posyandu, guru ngaji, sampai kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan di desa. Kalau tidak cair, semua terhambat,” ujar Sumali.Aksi itu diikuti sekitar 8.000 peserta dari 37 provinsi. “Kami datang bukan untuk menekan, tetapi mengingatkan bahwa pembangunan dari desa tidak bisa berjalan kalau regulasi justru menghambat desa,” ujarnya.Baca juga: Dana Desa Belum Cair di Sejumlah Daerah, Menkeu Purbaya: Ditahan untuk Kopdes Merah PutihKasiyono menambahkan, hanya tiga desa dari PPU yang bisa berangkat ke Jakarta karena keterbatasan anggaran.“Dari PPU hanya tiga desa yang berangkat, yakni Desa Wonosari, Desa Sumber Sari, dan Desa Babulu Darat. Biaya berangkat kami tanggung sendiri,” katanya.Namun ia menegaskan kehadiran mereka sudah cukup mewakili keresahan aparat desa.“Intinya bukan soal jumlah yang berangkat, tapi pesan yang disampaikan. Dana Desa ini menyangkut hak masyarakat,” ujarnya.


(prf/ega)