Anggota DPR Dorong Penyembelihan Dam Haji di Indonesia, Menhaj Tunggu Fatwa MUI

2026-02-04 04:27:06
Anggota DPR Dorong Penyembelihan Dam Haji di Indonesia, Menhaj Tunggu Fatwa MUI
JAKARTA, - Anggota Komisi VIII DPR RI Derta Rohidin mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melanjutkan kajian terkait kemungkinan penyembelihan hewan dam atau denda ibadah haji dilakukan di Indonesia.Langkah tersebut dinilai dapat memperbaiki tata kelola dam haji, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.“Wacana pemotongan dam haji di Tanah Air adalah langkah rasional dan progresif yang harus kita dukung bersama. Ini bukan sekadar persoalan logistik ibadah, tetapi merupakan perwujudan kemandirian umat dan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di sektor peternakan,” ujar Derta di Gedung DPR RI, Selasa .Politikus Golkar itu meyakini pengalihan skema penyembelihan ke Indonesia dapat membuat daging dam tersalurkan kepada mustahik di seluruh Indonesia.Baca juga: Kemenag Susun Dasar Hukum agar Penyembelihan Dam Bisa Dilakukan di Indonesia Untuk memastikan efektivitasnya, Derta mengusulkan adanya regulasi khusus mengenai mekanisme pembayaran dam di Indonesia.Salah satunya, mengatur agar pembayaran dam terpusat di lembaga keuangan syariah yang bekerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).Derta juga mendorong pembentukan Klaster Peternakan Dam Haji (KPDH) dengan melibatkan Kementerian Pertanian di sentra peternakan seperti Jawa, Sumatera, dan Banten.“KPDH ini harus memiliki standar kualitas ternak yang ketat dan mekanisme pengadaan yang transparan, sehingga peternak dapat mempersiapkan stok jauh hari sebelum musim haji,” tegasnya.“Mari kita jadikan dam haji sebagai motor penggerak ekonomi mustahik dan peternak Indonesia,” pungkas Derta.Baca juga: Menhaj: Jemaah Haji Dapat Makan 27 Kali di Madinah, 84 Kali di MekkahSementara itu, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) M Irfan Yusuf menegaskan bahwa wacana penyembelihan dam di Indonesia masih menunggu keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).Dia pun memastikan bahwa pemerintah terus menjalin komunikasi dengan organisasi keagamaan untuk memastikan bisa atau tidaknya wacana tersebut dijalankan.“Kita setiap waktu selalu berkomunikasi dengan para Kiai, baik di MUI, di NU maupun di Muhammadiyah, dan juga organisasi keagamaan lain. Kita berharap ada, segera ada fatwa terkait dam yang kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia,” kata Irfan di Gedung DPR RI, Selasa .Irfan menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final dari MUI terkait kemungkinan melakukan penyembelihan dam di Indonesia.“Sampai sekarang keputusan final dari MUI belum. Sementara dari beberapa ormas Islam yang ada belum secara resmi membolehkan, tapi sudah memberi lampu kuning untuk bisa ke sana. Tapi belum lampu hijau,” pungkasnya.Baca juga: Hotel Jemaah Haji Indonesia Maksimal 4,5 Km dari Masjidil Haram, 1 Km dari Masjid NabawiUntuk diketahui, gagasan untuk melakukan penyembelihan dam di Tanah Air bukan hal baru.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Kondisi di Indonesia sangat berbeda. Sejumlah perguruan tinggi besar masih sangat bergantung pada dana mahasiswa. Struktur pendapatan beberapa kampus besar menggambarkan pola yang jelas:Data ini memperlihatkan satu persoalan utama: mahasiswa masih menjadi “mesin pendapatan” kampus-kampus di Indonesia. Padahal di universitas top dunia, tuition hanya berkontribusi sekitar 20–25 persen terhadap total pemasukan.Ketergantungan ini menimbulkan tiga risiko besar. Pertama, membebani keluarga mahasiswa ketika terjadi kenaikan UKT. Kedua, membatasi ruang gerak universitas untuk berinvestasi dalam riset atau membangun ekosistem inovasi. Ketiga, membuat perguruan tinggi sangat rentan terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan politik.Universitas yang sehat tidak boleh berdiri di atas beban biaya mahasiswa. Fondasi keuangannya harus bertumpu pada riset, industri, layanan kesehatan, dan endowment.Baca juga: Biaya Kuliah 2 Kampus Terbaik di di Indonesia dan Malaysia, Mana yang Lebih Terjangkau?Agar perguruan tinggi Indonesia mampu keluar dari jebakan pendanaan yang timpang, perlu dilakukan pembenahan strategis pada sejumlah aspek kunci.1. Penguatan Endowment Fund Endowment fund di Indonesia masih lemah. Banyak kampus memahaminya sebatas donasi alumni tahunan. Padahal, di universitas besar dunia, endowment adalah instrumen investasi jangka panjang yang hasilnya mendanai beasiswa, riset, hingga infrastruktur akademik. Untuk memperkuat endowment di Indonesia, diperlukan insentif pajak bagi donatur, regulasi yang lebih fleksibel, dan strategi pengembangan dana abadi yang profesional serta transparan.2. Optimalisasi Teaching Hospital dan Medical Hospitality

| 2026-02-04 04:33