Bencana Sumatera dalam Empat Lingkar Kekuasaan

2026-01-12 09:32:14
Bencana Sumatera dalam Empat Lingkar Kekuasaan
BENCANA hidrometeorologi yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera pada akhir 2025, memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana interaksi antara proses ekologis yang melemah, ekspansi ekonomi frontier, fragmentasi tata kelola, dan transformasi praktik sosial masyarakat menciptakan kerentanan struktural yang terejawantahkan dalam bentuk banjir, galodo, dan longsor.Curah hujan ekstrem yang tercatat sepanjang November–Desember 2025, memang lebih tinggi daripada rerata klimatologis dua dekade terakhir, dengan anomali mencapai 30 persen menurut BMKG.Namun, tingginya curah hujan tidak dapat diposisikan sebagai variabel penjelas yang berdiri sendiri.Intensitas bencana lebih akurat dipahami sebagai reaksi sistem ekologis yang kapasitasnya telah diturunkan oleh perubahan penggunaan lahan dalam skala luas, degradasi fungsi hidrologis, serta modifikasi struktur tanah yang berlangsung secara kumulatif.Dalam kerangka politik-ekologi, kondisi ini dapat dibaca sebagai hasil interaksi empat lingkar kekuasaan yang membentuk ruang, yakni ekologi, ekonomi frontier, tata kelola, dan praktik sosial masyarakat lokal.Pada tingkat ekologis, berbagai indikator menunjukkan penurunan signifikan pada fungsi pengatur air dan penopang kestabilan lereng.Baca juga: Menguras Hutan Lalu Berkhotbah tentang PembangunanKLHK pada 2024 mengklasifikasikan 41 daerah aliran sungai di Aceh sebagai kritis, kategori yang merujuk pada meningkatnya koefisien limpasan, hilangnya lapisan vegetasi penahan erosi, dan berkurangnya infiltrasi.Di Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai melaporkan peningkatan sedimentasi sungai-sungai utama hingga 30–40 persen dalam lima tahun terakhir.Sementara Sumatera Utara menunjukkan pola serupa dengan karakteristik tanah vulkanik yang semakin rapuh akibat pembukaan lahan hortikultura secara masif.Berbagai perubahan fisik ini menyebabkan air hujan tidak lagi bergerak melalui mekanisme infiltrasi bertahap, tetapi mengalir cepat sebagai limpasan permukaan yang membawa material longsor, sedimen, dan sisa vegetasi.Dengan demikian, hujan ekstrem pada 2025, bekerja dalam lingkungan ekologis yang kapasitas serapnya telah terdegradasi, menjadikan respons sistem lebih abrupt dan destruktif dibandingkan periode-periode sebelumnya.Transformasi ekologis tersebut tidak berlangsung secara terisolasi, melainkan merupakan konsekuensi dari restrukturisasi ekonomi frontier yang berlangsung di Sumatera.Perkebunan sawit yang mencapai lebih dari 7 juta hektar pada 2023, membentuk pola penggunaan lahan baru yang secara sistemik meningkatkan risiko hidrometeorologi.Pembukaan lahan dan pembangunan jalan produksi mengganggu struktur kanopi hutan dan mempercepat limpasan.Penelitian hidrologi menunjukkan bahwa jaringan jalan logging, baik legal maupun ilegal, berfungsi sebagai kanal buatan yang memperbesar kecepatan aliran dan memfasilitasi sedimentasi di sungai-sungai hulu.Temuan etnografis John F. McCarthy (2006) dalam The Fourth Circle: A Political Ecology of Sumatra’s Rainforest Frontier memperlihatkan bahwa ekspansi frontier di kawasan Sama Dua, Badar, dan Menggamat berlangsung melalui jaringan patronase yang menghubungkan pedagang kayu, aparat desa, pengusaha lokal, dan pejabat negara.Jalan-jalan yang dibuka dalam konteks ini bukan sekadar infrastruktur ekonomi, tetapi agen ekologis yang mengubah rezim aliran air dan memperlemah integritas hutan.Di Sumatera Barat, pola degradasi ekologis terbentuk oleh ekspansi pertanian lereng dan perluasan kawasan budidaya hortikultura yang mengonstruksi permukaan tanah menjadi lebih terbuka dan kurang tersusun.Sementara di Sumatera Utara aktivitas galian tambang batuan dan pasir berkontribusi pada ketidakstabilan lereng yang telah rapuh secara geologi.Perubahan yang terjadi pada lingkar ekonomi frontier tersebut berlangsung dalam kerangka tata kelola yang terfragmentasi.Baca juga: Endipat Wijaya Vs Ferry Irwandi: Membangun Kolaborasi, Bukan KompetisiDesentralisasi pasca-2001 mendistribusikan kewenangan perizinan pemanfaatan ruang kepada pemerintah kabupaten, dengan asumsi bahwa kedekatan geografis akan meningkatkan efektivitas pengawasan.


(prf/ega)