Purbaya Akui Jokowi Ada Betulnya Sedikit soal Proyek Kereta Cepat Whoosh, Apa Alasannya?

2026-02-03 07:09:55
Purbaya Akui Jokowi Ada Betulnya Sedikit soal Proyek Kereta Cepat Whoosh, Apa Alasannya?
JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukan semata untuk mencari keuntungan finansial. Menurutnya, pernyataan tersebut ada benarnya, meski manfaat pengembangan kawasan belum sepenuhnya terasa.“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa .Ia menambahkan, agar tujuan itu terwujud, pengembangan ekonomi di sekitar jalur kereta cepat perlu diperkuat.“Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” katanya.Baca juga: Soal Gaji ASN 2026, Purbaya: Masih Didiskusikan, Saya Enggak Boleh Ceplas-Ceplos Lagi...Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Whoosh sejak awal tidak ditujukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin .Jokowi menjelaskan, proyek kereta cepat lahir dari upaya pemerintah mengatasi kemacetan parah di kawasan Jabodetabek dan Bandung yang sudah berlangsung puluhan tahun.“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun,” ujarnya.Baca juga: Jokowi Sebut Proyek Whoosh Tak Sekedar Cari Laba, Purbaya: Ada Betulnya SedikitIa menambahkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan mendorong pemerintah menghadirkan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, dan Whoosh agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.Menurut Jokowi, manfaat sosial lain dari proyek Whoosh mencakup efisiensi waktu tempuh, penurunan emisi karbon, hingga peningkatan produktivitas. “Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian seperti MRT,” katanya.Meski memiliki manfaat sosial, proyek Whoosh juga membawa beban finansial besar. Total utang proyek ini mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500 per dollar AS). Dari total itu, 75 persen dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga dua persen per tahun dan tenor 40 tahun.Baca juga: Utang Kereta Cepat Whoosh: Antara Investasi Sosial versi Jokowi dan Beban Finansial versi BUMN


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Lalu ketiga, penguatan talenta keamanan siber ASN, baik di pusat maupun di daerah, dan terakhir, pendampingan intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional.Dengan empat langkah strategis ini, keamanan siber tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi sistem pertahanan yang proaktif, terstandarisasi, dan terintegrasi untuk melindungi ruang digital Indonesia, jelasnya.Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, kerukunan, adalah rumus keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan transformasi nasional.Menurutnya, BSSN dan Kementerian PANRB terus berupaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan program percepatan transformasi digital yang aman.Baca juga: Rapat bersama DPR, Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRBTentu saja percepatan transformasi itu untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.Kami sangat mengapreasiasi Kementerian PANRB yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga terbuka ruang kolaborasi yang kuat antar kedua institusi, kata Sulistyo.Kolaborasi itu, kata dia, diwujudkan dengan menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai enabler dan trust builder, serta mengintegrasikan keamanan siber dan sandi dalam kebijakan serta peta jalan penyelenggaraan transformasi digital.Hal tersebut, dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

| 2026-02-03 07:06