Magnis Suseno: Pancasila Adalah Kompas Etika

- Pancasila adalah kompas etika dan cita-cita luhur, bukan ideologi totaliter yang menjadi dasar merawat keberagaman dan kebebasan. Oleh karena itu, Pancasila tidak boleh disalahgunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang membungkam hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan Romo Franz Magnis Suseno, S.J dalam kuliah umum “Filsafat dan Etika Pancasila dalam Bayang-Bayang Rezim Otoritarianisme” di Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan."Pancasila tidak seharusnya dipahami sebagai ideologi dalam pengertian sempit dan totaliter. Mengutip Marx, ideologi dapat menjadi keyakinan palsu yang memaksakan cara hidup tertentu," jelas Magnis."Berbeda dengan itu, Pancasila justru merupakan cita-cita, nilai, dan etika politik yang tidak memperkosa kebebasan, melainkan mengakui dan merawat keberagaman Indonesia," tegasnya.Romo Magnis menyebut Pancasila sebagai bukti kejeniusan Soekarno yang dalam sidang BPUPKI 1945 mampu merumuskan lima sila sebagai jawaban atas tantangan kebangsaan di tengah kemajemukan geografis, etnis, dan budaya Indonesia.Menurutnya, kelima sila Pancasila berakar kuat pada kebudayaan Indonesia dan sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip modern seperti HAM dan demokrasi.Dia juga menekankan, empat sila Pancasila sebenarnya selaras dengan Deklarasi Universal HAM, sehingga segala bentuk otoritarianisme yang memicu korupsi dan perampasan hak rakyat.Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menolak kekerasan, Kerakyatan menegaskan demokrasi, dan Keadilan Sosial merupakan cita-cita hakiki kemanusiaan.Sementara sila Persatuan Indonesia mencerminkan kesadaran modern tentang negara-bangsa.Baca juga: Peran Diplomasi Pancasila Terhadap Konflik Thailand-KambojaMagnis menjelaskan, Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan ditandai kekhawatiran menguatnya oligarki dan politik dinasti.Dalam pemaparannya, Romo Magnis mengajukan tiga pokok gagasan utama: mengapa Pancasila begitu penting bagi Indonesia; mengapa hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial tidak terpisahkan; serta mengapa capaian Reformasi terus digerogoti.DOK. GMNI Romo Franz Magnis-Suseno, S.J dalam kuliah umum Filsafat dan Etika Pancasila dalam Bayang-Bayang Rezim Otoritarianisme di Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan.Romo Magnis juga menyinggung polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, yang menurutnya perlu dibaca secara kritis jika dibandingkan dengan perlakuan rezim Orde Baru terhadap Soekarno di akhir hayatnya.Dalam konteks Reformasi, Romo Magnis menyatakan kekhawatirannya atas kegagalan serius dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Romo Magnis menilai Indonesia hari ini cenderung bergerak menuju oligarki, di mana segelintir elite memiliki kendali atas hak-hak rakyat.Bencana ekologis, seperti yang terjadi di Sumatra, menurutnya tidak terlepas dari kerakusan oligarki dan budaya korupsi yang menggerogoti negara.Romo Magnis juga menyoroti mahalnya biaya politik, delegitimasi DPR, serta absennya partai politik yang secara nyata mewakili kepentingan buruh, tani, dan rakyat kecil.


(prf/ega)