Bahlil Usulkan Koalisi Permanen, PDIP Tegaskan Sikap sebagai Partai Penyeimbang

JAKARTA, - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli menekankan sikap partainya yang berada di luar pemerintahan dan bertindak sebagai penyeimbang.Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal usulan dibentuknya koalisi permanen dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia."Jadi kalau misalnya yang di dalam pemerintahan maupun itu koalisi permanen atau apapun namanya, itu di luar komentar kami, kami lebih ke sikap bahwa kami tetap menegaskan di luar pemerintahan dan sebagai politik penyeimbang," ujar Romli di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Selasa .Baca juga: Wacana Koalisi Permanen, PAN Pamer Sudah Dukung Prabowo pada 3 PilpresPDI-P, kata Romli, tidak mempunyai kapasitas untuk mengomentari usulan Bahlil soal dibentuknya koalisi permanen.Namun, ia mengingatkan bahwa dipermanenkannya koalisi jangan malah menjerumuskan kepada kekuasaan yang absolut.Ia pun mengutip pernyataan Lord Acton yang menyebut "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" atau kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan mutlak pasti merusak secara mutlak."Kami mau mengingatkan, jangan sampai koalisi yang disebut dengan permanen itu malah menjerumuskan kepada kekuasaan yang absolut," ujar Romli.Baca juga: PDI-P soal Koalisi Permanen: Usulan Mengada-ada, Tak Sesuai Realita PolitikDalam kesempatan berbeda, Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira menilai tak ada urgensi terkait pembentukan koalisi permanen.“Usulan seperti ini mengada-ada, tidak sesuai dengan realita politik, cenderung lebih bersifat kepentingan pribadi. Enggak ada urgensinya,” kata Andreas saat dihubungi, Selasa .Dalam sistem presidensial di Indonesia, kata Andreas, tidak mengenal konsep koalisi permanen.Koalisi permanen dinilainya relevan terhadap negara yang pemerintahannya menerapkan sistem parlementer."Koalisi itu hanya ada dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial yang ada adalah kerja sama antarpartai untuk mendukung pemerintahan presiden yang memenangkan pilpres. Artinya, partai berada di kabinet atau di luar kabinet," ujar Andreas.Baca juga: Ajakan Koalisi Politik di Tengah Bencana SumateraSelain itu, ia menjelaskan bahwa platform pemerintahan di Indonesia mengikuti gagasan yang disusun dan dikampanyekan oleh presiden."Platform pemerintahan adalah platform politik yang sudah disusun dan dikampanyekan presiden, bukan platform politik partai-partai yang menterinya ikut di kabinet," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.Baca juga: Puan soal Usulan Koalisi Permanen: Urusan Politik Masih Jauh, Kita Sedang Berduka... Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat memberikan sambutan dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengusulkan terbentuknya koalisi permanen untuk mewujudkan stabilitas politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.


(prf/ega)