MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Home

Pramono Tutup Pelatihan Dasar CPNS 2025, Ingatkan Jaga Integritas

2026-02-01 06:05:51
Pramono Tutup Pelatihan Dasar CPNS 2025, Ingatkan Jaga Integritas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menutup acara pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jakarta Tahun 2025. Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan agar para CPNS bekerja dengan integritas.Penutupan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025 digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Selasa (30/12/2025). Dia menaruh harapan besar kepada para CPNS untuk dapat memajukan Ibu Kota."Saya sungguh memberikan harapan, menaruh harapan, bahwa CPNS DKI Jakarta yang telah pelatihan dasar bersama dengan lembaga LAN mudah-mudahan menjadi CPNS yang bisa memberikan pengabdian terbaik bagi pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono di lokasi.Pramono menuturkan integritas dalam bekerja merupakan kunci utama bagi ASN di Jakarta. Sebab dia mengatakan, tuntutan ASN di Jakarta cukup tinggi."Dalam kesempatan ini tadi saya ketika memberikan pembekalan, saya juga menyampaikan bahwa persoalan integritas itu menjadi kata kunci yang utama. Kalau seseorang sudah memilih untuk menjadi ASN, terutama untuk ASN di DKI Jakarta, karena memang tuntutannya cukup tinggi," ujarnya.Pramono menyampaikan tidak akan segan memberhentikan ASN bila ketahuan melakukan korupsi."Tentunya kalau ada ASN yang melakukan tindak pidana seperti itu korupsi dan sebagainya saya tidak segan-segan untuk memberhentikan. Dan kami akan lakukan untuk itu," imbuhnya.Simak juga Video 'Arahan Abdul Kadir-Raffi Ahmad ke CPNS KP2MI':[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Lainnya

Berita Terpopuler

#3

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-01 21:31
Lihat Selengkapnya