KPK Awasi Bantuan untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

YOGYAKARTA, - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budianto, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawasi penggunaan dana bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.“Prinsipnya, KPK tentu akan melakukan kegiatan pengawasan. Saat ini, proses yang lebih prioritas adalah tanggap terhadap para korban. Itu dulu yang harus dimaksimalkan,” ujar Setyo dalam konferensi pers pada Senin .KPK mengawasi agar bantuan yang masuk ke daerah bencana tidak disalahgunakan oleh penyelenggara negara. Setyo menambahkan, setelah bantuan diberikan kepada korban, KPK akan bekerja sama dengan birokrasi untuk melakukan pendampingan.Baca juga: Dugaan Korupsi Whoosh Diusut KPK, KCIC Tegaskan Siap Dipanggil“Nanti setelah itu, tentu ada kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk melakukan pendampingan,” jelasnya.Ketika ditanya mengenai keberadaan jaksa KPK yang terdampak bencana di Sumatera, Setyo menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada jaksa KPK yang terpengaruh.“Sementara yang ke sana tidak ada,” ujarnya.Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memperkirakan biaya pemulihan untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun.Baca juga: Anggota DPR RI: Apa Salahnya Libatkan Bantuan Internasional untuk Banjir AcehPerkiraan tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pada Minggu malam."Kami laporkan secara nasional dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun," ungkap Suharyanto, yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.Di Aceh, estimasi biaya pemulihan mencapai sekitar Rp 25,41 triliun.Di provinsi tersebut, tercatat 37.546 rumah mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat.Baca juga: Mendagri Usulkan Bantuan untuk Daerah Bencana Rp 2 Miliar, Presiden Tingkatkan Jadi Rp 4 MiliarKerusakan juga melanda berbagai fasilitas publik seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan puskesmas.Sektor pertanian juga turut terdampak, mencakup lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan."Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini untuk mengembalikan kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun," tambah Suharyanto.


(prf/ega)