Pemprov Jateng Libatkan Akademisi Bahas Sekolah 6 Hari, Sosialisasi Dimulai sebelum Semester Depan

SEMARANG, - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin melibatkan kampus dan akademisi dalam pembahasan penerapan enam hari sekolah untuk siswa SMA/SMK negeri di Jawa Tengah.“(Kemarin bertemu akademisi) iya, bahas kelanjutan enam hari sekolah,” ujar Yasin saat dijumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa .Yasin menyampaikan bahwa usai pembahasan tersebut Pemprov Jateng akan melakukan sosialisasi penerapan enam hari sekolah kepada masyarakat, mulai dari siswa, guru, hingga orang tua.Baca juga: SMA di Jateng Terapkan 5 Hari Sekolah Sejak 2018, Wacana Sekolah 6 Hari Terus DikajiDia menuturkan bahwa sosialisasi akan dipercepat sebelum semester depan.“Nah, hasilnya akan kita tindak lanjuti untuk sosialisasi ke masyarakat. Sekarang mulai sosialisasi. Ya, kita sosialisasikan bagaimana nanti keadaan masyarakatnya, penerimaan siswa-siswinya, termasuk sekolahnya sudah siap apa belum,” imbuhnya.Yasin menyebut pemberlakuan sekolah enam hari itu akan berdampak pada perubahan jam sekolah.Semula pelajar berada di sekolah hingga sore hari selama sekolah lima hari, kini mereka hanya menghabiskan waktu belajar di sekolah hingga siang hari.“Kalau enam hari itu Jumat kita pulang jam 11.00 WIB, nanti Sabtu pulangnya jam 11.00 WIB atau jam 12.00 WIB. Enggak penuh ya,” bebernya.Baca juga: Pemprov Jateng Kaji Wacana 6 Hari Sekolah, Pertimbangkan Masukan PublikMenanggapi penolakan sekolah enam hari oleh Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus Anggota DPD, Muhdi, Wagub Jateng mengeklaim telah menggandeng UPGRIS dalam membahas kebijakan itu.“Salah satu yang kita libatkan itu dari UPGRIS, kampus yang kita libatkan untuk pembahasan lima atau enam hari itu di UPGRIS. Jadi kalau belum sampai ke Ketua PGRI karena beliau ini kan anggota DPD. Nah, ini mungkin belum tersampaikan, nanti bagaimana caranya kita diskusi,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto mengatakan tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan kebijakan tersebut.“Kajian di Dinas Pendidikan dan juga kajian di stakeholder pendidikan yang memang kita pingin masukan yang konkret. Jadi kita enggak salah menetapkan kebijakan,” tutur Yudi.


(prf/ega)