Masalah Guru Honorer Teratasi, Magetan Kini Hadapi Krisis Baru: Sekolah Negeri Kelebihan Guru, Kekurangan Siswa

MAGETAN, – Ketua PGRI Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Sundarto mengeklaim di Kabupaten Magetan tak ada lagi guru honorer dengan pendapatan yang minim.Ini berbeda dengan kondisi guru pada awal tahun 2020. Saat itu, kata dia, masa paling berat bagi guru di Magetan.“Di banyak SD negeri, hanya kepala sekolah dan satu atau dua guru yang berstatus PNS. Selebihnya guru honorer bergaji Rp 100.000–Rp 200.000,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya Rabu .Baca juga: Perjuangan Guru Honorer Perempuan di Kupang, Menumpang Truk Pasir Sejauh 50 Kilometer untuk MengajarIa mengatakan, saat itu para guru dituntut tampil profesional, tetapi hidup dalam tekanan ekonomi.Setelah perjuangan panjang antara PGRI dan pemerintah daerah, masalah itu akhirnya teratasi.“Sekarang hampir seluruh sekolah terisi guru PNS, PPPK 2022, dan PPPK 2024. Tidak ada lagi guru honorer dengan gaji tak layak,” ucap dia. Namun, di balik keberhasilan mengentaskan nasib guru, masalah baru muncul dan justru jauh lebih kompleks.Sundarto mengungkapkan bahwa banyak sekolah negeri kini mengalami kondisi sebaliknya, kelebihan guru, tetapi kekurangan murid.Ia mencontohkan satu sekolah yang memiliki sembilan guru, sedangkan jumlah murid hanya 20–30 anak.“Jika semua guru bersertifikasi dengan pendapatan 8 sampai 9 juta, biaya per sekolah bisa lebih dari 80 juta, hanya untuk gaji. Per murid bisa mencapai 3–4 juta. Ini tidak rasional,” ucapnya.Menurutnya, fenomena penurunan minat masyarakat memasukkan anak ke SD negeri tidak boleh dipandang sebelah mata karena langsung berdampak pada pembengkakan anggaran daerah.Sebagai tanggapan atas kondisi tersebut, PGRI mengusulkan serangkaian langkah strategi kepada pemerintah daerah.Baca juga: Perjuangan Guru Honorer Perempuan di Kupang, Menumpang Truk Pasir Sejauh 50 Kilometer untuk MengajarSundarto menyebut, moratorium pendirian sekolah baru sebagai langkah paling mendesak.“Baik negeri maupun swasta. Kalau sekolah negeri diregroup tapi swasta boleh buka sekolah lagi, masalahnya belum selesai,” katanya.Ia juga mendorong kerja sama penelitian antara pemerintah dan pihak perguruan tinggi untuk menghasilkan peta kebutuhan pendidikan 5 hingga 10 tahun ke depan.


(prf/ega)