Pemkot Medan Kembalikan Bantuan 30 Ton Beras untuk Korban Banjir ke UEA

2026-01-16 10:10:16
Pemkot Medan Kembalikan Bantuan 30 Ton Beras untuk Korban Banjir ke UEA
Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Walikota Medan Rico Waas menyebut pengembalian tersebut dilakukan usai pihaknya mengecek regulasi dari Pemerintah Pusat."Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian. Kita cek BNPB juga, dan Kementerian Pertahanan bahwasanya memang melalui koordinasi semua, ini tidak diterima dulu," ujar Rico dilansir detiksumut, Kamis (18/12/2025).Saat ditanya apakah ada teguran dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Rico tak menjawab. Menurutnya, pengembalian tersebut dilakukan lantaran pemerintah pusat memang tidak mengizinkan bantuan dari asing untuk korban bencana."Karena memang pemerintah belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan lagi. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima," ucapnya.Sebelumnya, Pemkot Medan sempat menerima bantuan berupa 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab yang ditujukan bagi korban banjir. Bantuan yang diberikan Pemerintah Uni Emirat Arab juga berupa 300 paket masing - masing berupa; sembako, perlengkapan bayi dan perlengkapan ibadah salat."Nantinya bantuan ini akan dibagikan kepada warga Kota Medan yang terdampak banjir. Kota Medan sendiri belum pulih secara keseluruhannya, masyarakat masih banyak yang terdampak," ujar Rico Waas melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12).Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku dihubungi sejumlah kepala negara sahabat untuk tawaran bantuan bencana banjir-longsor di Sumatera. Prabowo mengapresiasi bantuan tersebut, tapi dia menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera.Awalnya Prabowo mengapresiasi inisiatif menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI menangani bencana banjir-longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Prabowo kemudian mengungkapkan ada tawaran bantuan dari kepala negara sahabat."Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern Anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).Simak selengkapnya di sini


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-16 08:32