Kemensos Kirim Logistik ke 765 Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

2026-01-13 08:58:52
Kemensos Kirim Logistik ke 765 Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) merespons erupsi Gunung Semeru yang terjadi hari ini. Erupsi dengan kolom abu setinggi kurang lebih 2.000 meter dari puncak ini disertai awan panas yang meluncur hingga 7 kilometer, sementara warna abu pekat teramati condong ke arah utara dan barat laut."Kementerian Sosial memastikan seluruh warga terdampak erupsi Gunung Semeru mendapatkan perlindungan terbaik, tempat yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa jeda. Sejak laporan pertama masuk, seluruh kekuatan Kemensos, Tagana, KSB, dapur umum, dan logistik telah kami gerakkan untuk membantu warga," ujar Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangan tertulis, Rabu .Dengan status Semeru yang saat ini berada pada Level II (Waspada), pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 8 kilometer dari puncak serta menghindari radius 2,5 kilometer dari kawah. Potensi awan panas, lahar, dan guguran lava masih tinggi sehingga kewaspadaan penuh sangat diperlukan, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat.Sebanyak 765 jiwa dilaporkan terdampak dan memilih mengungsi ke delapan titik lokasi aman yang tersebar di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo. Mereka terdiri dari kelompok dewasa, anak-anak, balita, lansia, ibu hamil hingga bayi. Petugas gabungan masih melakukan pendataan lanjutan terkait kemungkinan adanya korban luka maupun korban meninggal dunia.Di saat yang sama, asesmen cepat dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan dan kebutuhan paling mendesak yang harus segera dipenuhi. Kemensos bersama BNPB, Tim Sar, Dinas Sosial Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, TNI/Polri, TAGANA, Kampung Siaga Bencana, dan para relawan bergerak sejak awal dengan mengevakuasi warga ke titik pengungsian, menyediakan layanan penyelamatan, serta memastikan kebutuhan pokok terpenuhi.Dapur umum lapangan didirikan di Balai Desa Sumberurip dan Kecamatan Candipuro dengan kapasitas produksi 1.300 makanan per hari, disalurkan dua kali sehari untuk seluruh pengungsi. Untuk mendukung kebutuhan dasar, Kemensos mengirimkan berbagai bantuan logistik dari Gudang Induk Bekasi berupa selimut, tenda keluarga, tenda serbaguna, kasur, tenda gulung, family kit, kidware, serta 1.000 paket makanan siap saji dan 480 paket makanan anak. Total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp 463.458.400.Hingga saat ini, warga masih bertahan di lokasi pengungsian untuk mendapatkan layanan dasar, sementara proses pendataan dampak dan penanganan korban terus dilakukan. Petugas dari Direktorat PSKBA, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, BPBD, TNI-Polri, kecamatan, desa, Tagana, dan KSB secara terpadu terus melakukan penyelamatan, pertolongan, serta pengamanan wilayah terdampak erupsi.Kemensos terus memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur relawan untuk memastikan penanganan erupsi Semeru berlangsung secara cepat, aman, dan terarah. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta penanganan pengungsi menjadi prioritas utama dalam fase tanggap darurat ini. Kemensos memastikan bahwa bantuan akan terus disalurkan sesuai perkembangan situasi dan hasil asesmen lapangan.Upaya penyelamatan, pendataan, dan dukungan logistik akan terus ditingkatkan untuk memastikan setiap warga terdampak mendapatkan layanan secara menyeluruh. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang, mengikuti arahan petugas, serta mematuhi seluruh rekomendasi PVMBG agar risiko dapat diminimalkan.Kemensos menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat hingga seluruh proses penanganan berjalan optimal dan kondisi kembali aman terkendali.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-13 07:07