Nasib Bupati Aceh Selatan Mirwan MS: Disanksi Gerindra dan Kemendagri

2026-02-01 23:46:57
Nasib Bupati Aceh Selatan Mirwan MS: Disanksi Gerindra dan Kemendagri
JAKARTA, - Nasib Bupati Aceh Selatan Mirwan MS kini berada di ujung tanduk.Setelah menuai kecaman karena pergi umrah saat daerahnya terlanda banjir dan longsor, Mirwan harus berhadapan dengan sanksi dari Kemendagri sekaligus Partai Gerindra.Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri akan segera memeriksa Mirwan begitu ia tiba di Tanah Air.“Berdasarkan informasi yang kami terima kemarin, Bupati masih dalam perjalanan. Kalau hari ini sudah tiba, tim Inspektorat Jenderal akan langsung melakukan pemeriksaan kepada Bupati Aceh Selatan,” kata Bima Arya, kepada Kompas.com, Senin .Dia menegaskan bahwa kemungkinan hukuman masih akan menunggu hasil pemeriksaan.Baca juga: Desersi Bupati Aceh Selatan: Politik Simbol atau Kerapuhan Sistem?Sanksi bisa berupa teguran hingga pencopotan dari jabatan.“Kita tunggu saja hasil pemeriksaan, ya,” ucap Bima.Menurut Bima, dasar hukum pemberian sanksi merujuk pada Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban dan larangan kepala daerah.“Sanksi yang diberikan akan sangat ditentukan oleh fakta dan data dari hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujar dia.Tak hanya soal ketidakhadirannya dalam penanganan bencana, Kemendagri juga menelusuri sumber pembiayaan keberangkatan Mirwan ke Arab Saudi.“Apakah betul itu ibadah umrah, dengan siapa, pembiayaan dari mana, kan itu penting, ya,” ujar Bima.Dia memastikan pemeriksaan juga melibatkan aparatur yang mendampingi Mirwan dalam perjalanan tersebut.Bima menegaskan bahwa Mendagri Tito Karnavian sudah mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap berada di lapangan saat bencana terjadi.“Terus-menerus kami mengingatkan itu. Dan ya, semestinya kepala daerah itu menangkap (imbauan) ini semua,” kata Bima.BMKG sebelumnya memprediksi potensi cuaca ekstrem pada November hingga Desember 2025, sehingga kewaspadaan daerah harus ditingkatkan.“Langsung Pak Mendagri menyampaikan itu kepada seluruh kepala daerah,” tutur dia.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

di sela acara peluncuran AI Innovation Hub di Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, Selasa .Baca juga: Telkomsel Resmikan AI Innovation Hub di ITB, Perkuat Pengembangan AI NasionalDalam menyikapi AI Bubble, salah satu langkah konkret yang dilakukan Telkomsel adalah tidak gegabah melakukan investasi besar pada infrastruktur AI, seperti pembelian perangkat komputasi mahal, tanpa perhitungan pengembalian yang jelas.Menurut Nugroho, perkembangan teknologi AI sangat cepat, sehingga investasi perangkat keras yang dilakukan terlalu dini berisiko menjadi tidak relevan dalam waktu singkat.“Kalau kami investasi terlalu besar di awal, tapi teknologinya cepat berubah, maka pengembalian investasi (return on investment/ROI) akan sulit tercapai,” ungkap Nugie.Sebagai gantinya, Telkomsel memilih pendekatan yang lebih terukur, antara lain melalui kolaborasi dengan mitra, pemanfaatan komputasi awan (cloud), serta implementasi AI berbasis kebutuhan nyata (use case driven).Baca juga: Paket Siaga Peduli Telkomsel, Internet Gratis untuk Korban Bencana di SumateraWalaupun ancaman risiko AI Bubble nyata, Telkomsel menegaskan bahwa AI bukan teknologi yang bisa dihindari. Tantangannya bukan memilih antara AI atau tidak, melainkan mengadopsi AI secara matang dan berkelanjutan.“Bukan berarti karena ada potensi bubble lalu AI tidak dibutuhkan. AI tetap penting, tapi harus diadopsi dengan perhitungan yang matang,” tutur Nugroho.Selain mengungkap sikap perusahaan soal AI Bubble, Nugroho juga menggambarkan fenomena adopsi alias tren AI di Indonesia.Nugroho menilai adopsi AI di sini relatif lebih terukur dibandingkan fase teknologi baru sebelumnya.Pengalaman pahit pada era startup bubble, menurut dia, membuat pelaku industri kini lebih berhati-hati dalam berinvestasi, terutama dengan maraknya AI.

| 2026-02-02 00:13