Presiden Ingin Papua Ditanami Sawit, Senator Wamafma: Investasi di Papua Belum Sejahterakan Rakyat

MANOKWARI, KOMPAS com - Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI dari Papua Barat menegaskan bahwa investasi yang ada di Tanah Papua selama ini belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.Menurutnya, investasi perusahan PT Freeport di Timika Papua Tengah maupun gas di Teluk Bintuni dan beberapa investasi lain seperti kelapa sawit, belum memberikan dampak.Hal ini menanggapi keinginan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan kepala daerah se-Tanah Papua. Presiden ingin agar Tanah Papua ditanami sawit."Investasi yang ada di Tanah Papua ini kan tidak memberikan kesejahteraan (bagi rakyat Papua) baik Freeport, BP Tangguh maupun di sektor perkebunan," kata Dr Filep Wamafma, Senin di Manokwari.Baca juga: Walhi Sebut Banjir Sumatera Bencana yang Direncanakan, Soroti Izin Tambang dan Sawit"Bagaimana investasi itu hadir memberikan profit bagi perusahan sementara rakyat berada dalam garis kemiskinan. Ini kan keliru, harusnya investasi hadir di Papua memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyatnya bukan kesejahteraan investor," ujarnya.Filep yang juga ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari meminta agar seharusnya Presiden Prabowo mendengar dewan adat ketimbang menyampaikan rencana investasi sawit di Tanah Papua kepada para kepala daerah."Kalau kita lihat objek dari investasi perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan dan berisiko bencana kenapa harus kita paksakan.""Bagi saya masih banyak potensi lain Papua ini kan masih ada perikanan bisa perkebunan bisa tapi kalau kelapa sawit dalam konteks untuk CPO diolah di Papua mungkin agak beda.""Tapi kalau CPO diolah dan di produksi di luar dan kirim kembali saya pikir terlalu rendah sekali," tegasnya.Dia mengatakan sejatinya kepala daerah memiliki asas kepatuhan, tidak mungkin mereka menolak ketika mendengar arahan presiden."Harusnya Presiden mendengar dari dewan adat, dewan gereja, MRP atau DPR, DPD dari Papua karena kepala daerah tentu memiliki asas kepatutan, mereka patuh."Baca juga: Fakta Perkebunan Kelapa Sawit di Papua: Luasnya Hampir 4 Kali Jakarta"Jika presiden ingin tau lebih detail seharusnya panggil dewan adat atau mereka yang bersentuhan langsung dengan rakyat," kata Filep Wamafma.Ketika presiden memanggil pihak yang memiliki kaitan langsung dengan masyarakat adat, maka konsepnya presiden harusnya mendengar"Konsepnya dari kita kalau seperti itu saya pikir ada dampaknya meskipun itu sedikit," katanya.Dia menilai sawit merupakan bagian dari investasi namun itu boleh-boleh saja untuk penguatan modal nasional maupun daerah.


(prf/ega)