Banjir Sumatera Rusak 139.485 Rumah di Aceh, Sumut, dan Sumbar

2026-01-12 03:27:02
Banjir Sumatera Rusak 139.485 Rumah di Aceh, Sumut, dan Sumbar
- Jumlah rumah rusak akibat banjir Sumatera mencapai 139.485 rumah. Tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).Namun, jumlah rumah rusak di Aceh menjadi yang paling banyak dibandingkan Sumut dan Sumbar."Total yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut adalah 139.485 rumah, data per hari Minggu, 14 Desember 2025 jam 5 sore," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Sidang Kabinet Paripurna, dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Senin .Baca juga: Prabowo Perintahkan Bangun Hunian Korban Bencana Sumatera: Jangan Ada Alasan, Pakai Lahan NegaraMenteri yang akrab disapa Ara itu merincikan, di Aceh, sebanyak 38.553 rumah rusak ringan, 22.204 rusak sedang, 35.517 rusak berat, dan 4.295 rumah hanyut. Sehingga totalnya ada 100.569 unit.Kemudian di Sumut, sebanyak 19.936 rumah rusak ringan, 4.304 rusak sedang, 4.391 rusak berat, dan 1.135 rumah hanyut. Sehingga total rumah terdampak di Sumut 29.766 unit.Selanjutnya di Sumbar, sebanyak 5.634 rumah rusak ringan, 1.174 rusak sedang, 1.577 rusak berat, dan 765 rumah hanyut. Sehingga totalnya ada 9.150 unit.Baca juga: Menteri PKP Lapor Prabowo: 4.295 Rumah di Aceh HanyutMenteri PKP menyampaikan bahwa pihaknya sedang bersiap untuk membangun 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana Sumatera."Kami sudah koordinasi ke beberapa daerah, kemarin sore mohon maaf saya laporkan ke Bapak 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf Pak, tadi malam ada tambahan 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul 2.600 (unit)," terangnya.Ara menargetkan pembangunan 2.600 unit huntap tersebut dapat segera dilaksanakan dalam minggu ini.Selain itu, ia mengaku telah menyiapkan 51 lokasi di tiga provinsi untuk huntap relokasi warga terdampak. Meliputi 30 lokasi di Aceh, 13 lokasi di Sumut, dan delapan lokasi di Sumbar.Baca juga: Ara Lapor Prabowo, 2.600 Rumah Korban Banjir Sumatera Akan Dibangun Tanpa APBNHuntap untuk warga terdampak banjir Sumatera tersebut diusulkan untuk dibangun menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)."Kami sudah berkoordinasi dengan Semen Indonesia, alangkah baiknya memberdayakan kemampuan kita sendiri," tukas Ara.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-12 01:50