MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Home

Pramono Akui Jumlah SLB Negeri di Jakarta Masih Kurang

2026-02-01 20:15:52
Pramono Akui Jumlah SLB Negeri di Jakarta Masih Kurang
JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri di Jakarta yang saat ini ada 13 masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Ibu Kota.Hal tersebut disampaikan Pramono usai menghadiri peluncuran PAUD Cahaya Hati di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa .Ia menyebutkan, khusus di Jakarta Utara, SLB negeri yang tersedia saat ini baru berjumlah tiga.Baca juga: Kala Siswa SD Ingatkan Bahaya Penebangan Hutan, Pramono: Semoga Didengar Pembalak Liar“Di Jakarta Utara ini baru ada tiga. Salah satunya di Marunda. Hanya memang pasti kurang,” kata Pramono, Selasa.Saat ini, Jakarta hanya memiliki 13 SLB negeri yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.Di Jakarta Selatan terdapat SLB Negeri 01, 02, 11, 12, serta SLB A Pembina Tingkat Nasional. Di Jakarta Barat terdapat SLB Negeri 5, 6, dan 10.Sementara itu, Jakarta Utara memiliki SLB Negeri 4, 8, dan 9. SLB Negeri 3 berada di Jakarta Pusat, sedangkan SLB Negeri 7 berada di Jakarta Timur.Pramono berharap seluruh wilayah di Jakarta nantinya memiliki SLB yang memadai agar akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat merata.“Jadi, saya mengharapkan semua wilayah, semua kota harusnya ada sekolah untuk SLB. Dan itulah yang menjadi hal yang harus diperhatikan,” jelas Pramono.Baca juga: Bullying Tak Selalu Bermula dari Sekolah, Pola Asuh Keliru BerpengaruhIa juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan nonpemerintah, guna memberikan perhatian dan ruang bagi anak berkebutuhan khusus.“Saya meminta kepada Dinas Pendidikan untuk bisa bekerja sama memberikan atensi, memberikan ruang bagi anak-anak yang seperti ini. Karena Jakarta harus terbuka, siapa pun yang ada di Jakarta tidak boleh ada yang tidak mendapatkan kesempatan yang baik untuk ini,” ungkap Pramono.Selain sektor pendidikan, Pramono turut menyoroti perlunya perhatian khusus bagi penyandang disabilitas penerima bantuan sosial di Jakarta.Ia meminta jajarannya memastikan kelompok tersebut mendapatkan pendampingan dan layanan yang optimal dari pemerintah.


(prf/ega)

Berita Lainnya

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-01 20:29
#4

Sekali lagi melihatnya sekali mungkin tidak menjadi tantangan, tetapi melihatnya berkali-kali bisa mendistorsi pandangan anak tentang body image mereka sendiri, ujar Graham.Ada beberapa konten yang dibatasi oleh YouTube untuk dikonsumsi pra-remaja dan remaja secara berulang, salah satunya konten dengan topik yang membahas tentang perbandingan ciri fisik seseorang.Kemudian topik yang mengidealkan beberapa tipe fisik, mengidealkan tingkat kebugaran atau berat badan tertentu, serta menampilkan agresi sosial seperti perkelahian tanpa kontak dan intimidasi.Selanjutnya adalah topik yang menggambarkan remaja sebagai sosok yang kejam dan jahat, atau mendorong remaja untuk mengejek orang lain,menggambarkan kenakalan atau perilaku negatif, dan nasihat keuangan yang tidak realistis atau buruk.Inilah mengapa YouTube bekerja sama dengan pemerintah dan para ahli, dalam hal ini Kemenkomdigi RI, psikolog, dan psikiater.Mereka adalah para panutan yang telah benar-benar mendorong kemajuan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan informasi seputar kesehatan mental, ucap Graham.Kompas.com / Nabilla Ramadhian Tampilan fitur Teen Mental Health Shelf di YouTube.Berkaitan dengan kolaborasi tersebut, Graham mengumumkan bahwa pihaknya meluncurkan fitur Teen Mental Health Shelf, yang dirancang khusus untuk membantu menjaga kesehatan mental remaja.Baca juga: Ribuan Iklan Rokok Serbu Youtube, Ruang Anak TerancamIni untuk para remaja di Indonesia yang akan menggunakan platform kami untuk mencari topik-topik sensitif seperti depresi, kecemasan, atau perundungan, jelas Graham.

| 2026-02-01 19:11
Lihat Selengkapnya