Pemerintah Mau Gratiskan Pembuatan KTP, STNK, Ijazah Korban Banjir Sumatera

JAKARTA, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan, banyak kantor camat dan kantor desa rusak berat, sehingga berpotensi menghambat layanan publik.Selain itu, banyak dokumen masyarakat ikut hilang akibat banjir di Sumatera, mulai dari KTP, ijazah, sertifikat, hingga dokumen kendaraan.Tito pun mengusulkan agar biaya untuk pengurusan kembali dokumen-dokumen yang hilang tersebut digratiskan.Hal tersebut Tito sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Aceh, Minggu malam.Baca juga: Mendagri Usul Rp 2 Miliar untuk Daerah Terdampak Bencana, Prabowo Gandakan Jadi Rp 4 M“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi, mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud, Dasmen, kemudian STNK-BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR-BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan," ujar Tito."Oke, nanti dihitung semua," jawab Prabowo.Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memutuskan untuk memberikan alokasi Rp 4 miliar per kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Sebab, berdasarkan laporan Tito, anggaran belanja tak terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana berada dalam kondisi tipis karena sudah akhir tahun.Tito menuturkan, meski pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan pangan, BBM, dan beras dalam skala besar, daerah tetap kekurangan dana untuk keperluan mendesak yang langsung dibutuhkan masyarakat di pengungsian.Misalnya, seperti popok bayi dan pembalut yang biasanya dimintakan warga kepada pemerintah kabupaten/kota.Baca juga: Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito.Tito menuturkan, sejumlah provinsi di luar Sumatera sebenarnya sudah menyalurkan dukungan antardaerah sebesar Rp 34 miliar, termasuk bantuan Rp 3 miliar ke Lhokseumawe.Namun, kata dia, hal itu dinilai belum cukup karena fiskal daerah sangat terbatas.Maka dari itu, Tito meminta Prabowo mempertimbangkan pemberian tambahan dana.“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak," pinta Tito.


(prf/ega)