Purbaya: Rp 188 Triliun Kredit Produktif Sudah Mengalir ke Sektor Riil

JAKARTA, - Kementerian Keuangan mencatat penyaluran dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun oleh bank-bank Himbara dan BSI telah mencapai Rp 188 triliun atau 94 persen.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit produktif ke sektor riil. Ia menilai penempatan dana itu menjadi komitmen menjaga likuiditas dan transmisi kredit.“Program penempatan dana Rp 200 triliun memberikan dampak yang baik ya, hingga 31 Oktober 2025 untuk Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit Rp 188 triliun,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis .Baca juga: Ekonom: Efektivitas Penempatan Dana Rp 200 Triliun Harus Dibuktikan Secara TerukurPemerintah kembali menambah Rp 76 triliun pada 10 November 2025 untuk Bank BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI.“Masing-masing Rp 25 triliun per bank kecuali Bank DKI dapat Rp 1 triliun tuh,” lanjutnya.Purbaya menyebut kredit tumbuh 13,3 persen pada Oktober lalu. Angka itu turun menjadi 7,8 persen. Ia menilai tambahan Rp 76 triliun dibutuhkan untuk mendorong penyaluran kredit.Ia mengatakan likuiditas domestik mulai menguat. Dana pihak ketiga tumbuh 11,5 persen dan kredit mencapai 7,4 persen pada Oktober 2025.Menurut Purbaya, dampak penuh tambahan likuiditas biasanya terlihat dua sampai tiga bulan setelah kebijakan diterbitkan. Ia meminta publik menunggu hasilnya pada Desember 2025.Purbaya menilai kebijakan penempatan dana ikut menekan suku bunga pasar uang antarbank. Suku bunga IndONIA dan JIBOR tenor tujuh hari turun pada Oktober, dengan IndONIA berada di kisaran 3,99 persen.Baca juga: Purbaya Tantang Pedagang Thrifting Buktikan Dugaan Setoran Rp 550 Juta ke Oknum Bea CukaiIa mengatakan tujuan kebijakan tersebut menjaga biaya dana agar tetap rendah. Pemerintah menargetkan suku bunga deposito turun dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September 2025. Penurunan itu diharapkan tersalurkan ke suku bunga kredit.Suku bunga kredit tertimbang berada di 9,15 persen pada Juli 2025. Angka itu turun menjadi 9,04 persen pada Oktober 2025. Purbaya menilai tren ini menunjukkan kebijakan pemerintah mulai memberi dampak.


(prf/ega)