BNPB Wanti-wanti Pemda Cek Kesiapan Mitigasi Bencana Jelang Tahun Baru

JAKARTA, - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengecek kesiapan mitigasi bencana mulai dari alat, perangkat, personil, dan anggaran menjelang perayaan Tahun Baru 2026."Kalau misal ada kekurangan atau kebutuhan intervensi pemerintah pusat untuk segera menetapkan status siaga darurat, maka segera lakukan supaya pemerintah pusat bisa langsung mendukung secara penuh," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Senin , melansir Antara.Selain itu, BNPB juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalukan modifikasi cuaca di beberapa titik yang berdasarkan prakiraan BMKG memerlukan intervensi untuk mencegah bencana hidrometeorologi.Baca juga: Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tak Diisi Sekda, Khawatir Tugas Overload"Untuk antisipasi hulunya, kita juga melakukan modifikasi cuaca di beberapa titik yang menurut BMKG perlu diintervensi dengan modifikasi cuaca. Jadi, aspek pemicunya kita kurangi, kesiapan pemerintah daerahnya kita lengkapi," ujar dia.Ia mengingatkan, prakiraan cuaca di Indonesia sangat dinamis. Dengan tingginya volume pergerakkan masyarakat, terutama di tempat wisata yang rentan bencana, ia meminta agar pemda meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti perkembangan yang diberikan BMKG."Jadi, setiap hari, kita selalu koordinasi dengan Pusat Pengendalian dan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena perubahan cuacanya kan sangat dinamis ya, hari ini mungkin seperti itu, besoknya kita update lagi sehingga koordinasi kita perkuat," tuturnya.Baca juga: BNPB Klaim Tak Ada Bantuan Banjir Sumatera yang Ditahan PoskoSementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi dalam mitigasi untuk menghadapi bencana susulan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat cuaca ekstrem.Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mempercepat proses pembersihan kayu-kayu yang berada di aliran sungai agar tidak ada sumbatan."Kami meminta kepada Kemenhut untuk mempercepat proses pembersihan di aliran-aliran sungai supaya nanti tidak ada sumbatan dari kayu-kayu yang kemarin seperti bencana yang pertama," kata Prasetyo.Selain itu, pemerintah telah meminta agar wilayah dengan kecuraman sangat ekstrem dipetakan, terutama pada daerah dengan tanah lumpur. Pemetaan terhadap wilayah-wilayah tersebut penting dilakukan mengingat antar daerah memiliki jenis tanah yang berbeda.


(prf/ega)