Salah Paham Surat Aceh Minta Bantuan ke PBB, Gubernur Mualem Luruskan Isu Langkahi Presiden

- Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memberikan klarifikasi terkait polemik surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh yang ditujukan kepada dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).Pernyataan ini muncul di tengah pro dan kontra publik yang menilai langkah Pemerintah Aceh seolah melangkahi kewenangan pemerintah pusat.Polemik tersebut mencuat setelah beredar informasi bahwa Pemerintah Aceh mengirimkan surat permintaan bantuan langsung ke PBB.Informasi ini kemudian memicu perdebatan, mengingat status bencana di Aceh masih berada pada level bencana provinsi dengan supervisi pemerintah pusat.Baca juga: Kaesang Beri Bantuan ke Desa Korban Banjir Aceh yang Pasang Bendera PutihGubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai surat yang dimaksud. Ia menyebut telah terjadi kekeliruan dalam pemahaman publik terkait tujuan surat tersebut."Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem saat diwawancarai awak media di Banda Aceh, Selasa dikutip dari Antara.Pernyataan tersebut disampaikan Mualem usai menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Penyerahan bantuan itu berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.Baca juga: Teupin Mane Bisa Dilalui, Aceh Tengah dan Bener Meriah Masih TerisolasiMenanggapi pernyataan Gubernur Aceh, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan surat tersebut.Ia menegaskan surat itu tidak ditujukan kepada PBB sebagai institusi internasional, melainkan kepada UNDP dan UNICEF yang berkantor dan menjalankan program di Indonesia."Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB. Itu lembaga yang sudah ada, karena mereka juga ada program di Aceh," ujar Muhammad MTA.Menurut dia, UNDP dan UNICEF merupakan mitra strategis Pemerintah Indonesia yang selama ini terlibat dalam berbagai program pembangunan dan kemanusiaan, termasuk di Aceh.Baca juga: Hujan Deras, Empat Desa di Aceh Timur Kembali Terendam BanjirMuhammad MTA menjelaskan bahwa bencana yang melanda Aceh saat ini masih berstatus bencana tingkat provinsi.Dalam kondisi tersebut, pemerintah pusat tetap melakukan supervisi dan menjadikan penanganan bencana Aceh sebagai salah satu prioritas nasional.Namun, sebagai pemerintah daerah yang menjadi pilar utama penanganan bencana, Pemerintah Aceh memandang perlu mengambil langkah-langkah strategis tambahan.Salah satunya adalah mengundang lembaga-lembaga yang memiliki konsentrasi dan pengalaman dalam penanganan kebencanaan serta pemulihan pasca-bencana.Baca juga: Pemprov Aceh Surati PBB, Ini Respons Legislator Aceh dan Mendagri


(prf/ega)