500 Ribu Pekerja Mau Dikirim ke LN, Komisi IX DPR Ingatkan Perlindungan Hak

2026-01-12 05:13:58
500 Ribu Pekerja Mau Dikirim ke LN, Komisi IX DPR Ingatkan Perlindungan Hak
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendukung rencana pemerintah mengirim 500 ribu pekerja RI ke luar negeri pada tahun 2026. Yahya Zaini mengatakan pekerja yang dikirim nantinya akan memiliki kompetensi yang terampil."Saya sangat mengapresiasi rencana pemerintah mengirim 500 ribu pekerja ke luar negeri. Pekerja yang akan dikirim tentunya pekerja yang mempunyai kompetensi atau pekerja terampil atau pekerja formal. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang, selain persiapan bahasa yang sangat penting memberikan pendidikan vokasi terlebih dahulu kepada para calon pekerja," kata Yahya Zaini kepada wartawan, Sabtu .Ia meminta pemerintah menjamin perlidungan hak bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. Ia menyebut hak dari para PMI termasuk gaji, jaminan sosial kesehatan, ataupun ketenagakerjaan harus terpenuhi dengan benar."Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Setelah purna penempatan juga harus mendapat pembinaan supaya bisa bekerja secara mandiri. Untuk itu pemerintah pusat harus bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga program pembinaan purna penempatan berjalan dengan baik," ucapnya.Ketua DPP Golkar ini mengatakan pekerjaan di luar negeri mulai diincar oleh anak muda. Menurutnya pendapatan yang dihasilkan di luar negeri juga lebih besar mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya."Bekerja di luar negeri banyak diminati oleh kaum muda kita karena gajinya mahal sampai puluhan juta rupiah setiap bulan. Saya sarankan pekerja yang akan dikirim keluar negeri tersebut dilakukan secara G to G (government to government) supaya terjamin perlindungannnya. Pengalaman pengiriman G to G ke Korea dan Jepang selama ini tidak pernah ada kasus," ungkap Yahya Zaini.Ia mendengar 500 ribu pekerja yang akan dikirim ke luar negeri untuk berbagai bidang penempatan. Salah satunya, kata dia, berkaitan dengan tenaga las hingga jenis pekerjaan di perhotelan."Permintaan banyak tapi banyak yang belum terpenuhi. Selama ini hanya ke Korea Selatan. Dan baru-baru ini ada pengiriman ke Jerman. Saya dapat info untuk yang 500 ribu pekerja tersebut yang dibutuhkan tenaga welder atau tukang las dan hospitality atau perhotelan," ucapnya.Rencana RI Kirim 500 Ribu PMIAdapun Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, sebelumnya menjelaskan rencana pemerintah mengirimkan 500 ribu pekerja migran ke luar negeri. Dia menyebut 300 ribu di antaranya merupakan lulusan SMK."Jadi salah satu program prioritas yang diarahkan oleh Bapak Presiden adalah penempatan 500 ribu Pekerjaan Migran Indonesia Ke luar negeri di tahun 2026, adapun sumber dari 500 ribu itu akan dibagi dua, 300 ribu merupakan lulusan SMK," kata Christina usai rapat lintas kementerian dengan Menko PMK di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat .Lihat juga Video: 3 Negara Potensial untuk Salurkan Pekerja Migran Indonesia[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Kondisi di Indonesia sangat berbeda. Sejumlah perguruan tinggi besar masih sangat bergantung pada dana mahasiswa. Struktur pendapatan beberapa kampus besar menggambarkan pola yang jelas:Data ini memperlihatkan satu persoalan utama: mahasiswa masih menjadi “mesin pendapatan” kampus-kampus di Indonesia. Padahal di universitas top dunia, tuition hanya berkontribusi sekitar 20–25 persen terhadap total pemasukan.Ketergantungan ini menimbulkan tiga risiko besar. Pertama, membebani keluarga mahasiswa ketika terjadi kenaikan UKT. Kedua, membatasi ruang gerak universitas untuk berinvestasi dalam riset atau membangun ekosistem inovasi. Ketiga, membuat perguruan tinggi sangat rentan terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan politik.Universitas yang sehat tidak boleh berdiri di atas beban biaya mahasiswa. Fondasi keuangannya harus bertumpu pada riset, industri, layanan kesehatan, dan endowment.Baca juga: Biaya Kuliah 2 Kampus Terbaik di di Indonesia dan Malaysia, Mana yang Lebih Terjangkau?Agar perguruan tinggi Indonesia mampu keluar dari jebakan pendanaan yang timpang, perlu dilakukan pembenahan strategis pada sejumlah aspek kunci.1. Penguatan Endowment Fund Endowment fund di Indonesia masih lemah. Banyak kampus memahaminya sebatas donasi alumni tahunan. Padahal, di universitas besar dunia, endowment adalah instrumen investasi jangka panjang yang hasilnya mendanai beasiswa, riset, hingga infrastruktur akademik. Untuk memperkuat endowment di Indonesia, diperlukan insentif pajak bagi donatur, regulasi yang lebih fleksibel, dan strategi pengembangan dana abadi yang profesional serta transparan.2. Optimalisasi Teaching Hospital dan Medical Hospitality

| 2026-01-12 04:52