Pakar: Kepala Daerah Dipilih DPRD Bukan Solusi Mahalnya Biaya Politik

JAKARTA, - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak pernah menjadi solusi dari mahalnya biaya politik.Hal ini disampaikan Titi Anggraini, mengingat laporan jurnalistik Kompas pada pilkada 2000 yang memuat begitu banyak politik uang di dalamnya."Arsip Kompas tahun 2000 justru memberi pelajaran penting bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak pernah menjadi solusi atas mahalnya biaya politik," kata Titi kepada Kompas.com, Selasa .Dia mengatakan, politik uang justru sangat vulgar dan sistematis, bahkan ada yang terorganisasi dengan ongkos yang sangat besar.Baca juga: ICW Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Tak Hilangkan Politik UangDalam laporan Harian Kompas pada Pilkada 2000 di Sukoharjo, hampir semua calon dilaporkan mengeluarkan dana besar untuk mengamankan dukungan fraksi di DPRD.Sejumlah kandidat menghabiskan Rp 500.000.000 saat itu hanya untuk tahap pencalonan.Kemudian, di Boyolali pada tahun yang sama, rumor yang beredar saat itu, harga satu suara anggota DPRD berkisar Rp 50.000.000-Rp 75.000.000, disertai praktik "karantina" anggota dewan di rumah calon menjelang pemilihan.Itu baru dua daerah, ada banyak daerah lainnya yang dicatat dalam laporan Harian Kompas yang bisa diakses lewat tautan ini. Titi mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru memperlihatkan transaksi politik tertutup di tingkat elite dan akan membuat biaya politik sama saja, bahkan bisa jauh lebih mahal.Baca juga: Elite Demokrat Ungkap Pilkada Langsung atau Dipilih DPRD Jadi Diskursus di Internal"Dalam situasi itu, biaya politik bukan hanya tidak berkurang, tetapi justru terkonsentrasi pada segelintir elite dan sulit diawasi publik," imbuhnya.Titi mengatakan, fakta historis ini sekaligus membantah dalil bahwa pilkada langsung adalah sumber utama mahalnya biaya politik dan korupsi kepala daerah."Yang terjadi pada masa pilkada melalui DPRD adalah praktik high-cost politics yang bersifat elitis, di mana kandidat harus 'mengamankan' dukungan fraksi dan anggota-anggota DPRD melalui lobi dan transaksi uang dalam jumlah besar," ucapnya.Dia menilai, karena praktik politik uang berlangsung di ruang tertutup, justru cara haram dalam demokrasi ini jauh lebih brutal dan tidak transparan dibanding pilkada langsung.Baca juga: Ide Pilkada Lewat DPRD Bergulir, Siapa Setuju, Siapa Menolak?"Yang setidaknya masih menyediakan ruang kontrol publik, pengawasan media, dan partisipasi masyarakat," tandasnya.Adapun wacana pilkada dipilih oleh DPRD kembali digaungkan kali ini oleh partai penguasa, Gerindra.Melalui Sekretaris Jenderal Sugiono, Partai berlambang kepala garuda itu menyampaikan dukungan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.Sugiono menyampaikan, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dari sisi anggaran.Selain dari sisi anggaran, kepala daerah yang dipilih DPRD juga lebih efisien dalam penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pemilihan terlaksana.


(prf/ega)