Perkuat Pendidikan dan Kesehatan di RI, ADB Setujui Pinjaman 500 Juta Dollar AS

JAKARTA, - Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dollar AS untuk mendukung reformasi pembangunan modal manusia di Indonesia.Dukungan mencakup sektor pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial.Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, menjelaskan subprogram ketiga dari Program Peningkatan Produktivitas Melalui Pembangunan Modal Manusia melanjutkan dua subprogram sebelumnya yang disetujui pada 2021 dan 2023."Dengan melembagakan reformasi yang meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses perawatan kesehatan, dan memperkuat perlindungan sosial, kami membantu Indonesia membangun perekonomian yang lebih produktif dan inklusif tanpa ada rakyat yang tertinggal," katanya dalam keterangannya, Rabu .Baca juga: ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan IklimBobur Alimov menyebut subprogram pertama membentuk fondasi regulasi serta menjalankan berbagai prakarsa rintisan, sedangkan subprogram kedua memperluas pelaksanaannya.Subprogram ketiga akan menyatukan seluruh reformasi ke dalam sistem nasional untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.Bidang reformasi mencakup perluasan cakupan perawatan preventif dalam jaminan kesehatan, termasuk skrining kanker payudara, kanker rahim, dan pencegahan anemia pada remaja perempuan.Reformasi juga memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mereka anggap aman.Program kartu prakerja yang telah melatih lebih dari 18 juta penduduk mendapat penyesuaian konten untuk keahlian lingkungan dan kecerdasan buatan.Platform baru panduan karier digital disiapkan untuk mencocokkan lulusan dengan peluang kerja.Baca juga: ADB Kucurkan Pinjaman Rp 2,99 Triliun untuk Proyek Panas Bumi IndonesiaProgram turut mendukung pendirian tambahan 15 pusat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di berbagai universitas.Semua universitas negeri kini diberi wewenang untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender.Program juga membentuk tim koordinasi pendidikan dan pelatihan teknis serta kejuruan di 63 persen provinsi. Tujuannya menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.Kinerja transfer fiskal berbasis kinerja ikut ditingkatkan agar belanja daerah selaras dengan prioritas nasional. Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional digunakan untuk memastikan penargetan bantuan sosial lebih akurat.Program ini selaras dengan Visi 2045 Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Program juga mendukung strategi kemitraan negara ADB 2025–2029 dengan fokus transformasi digital, ketangguhan, dan pemberdayaan.


(prf/ega)