Kemiskinan Ekstrem Tidak Akan Selesai Tanpa Literasi

KEMISKINAN ekstrem kerap dipahami sebagai persoalan ekonomi yang dapat diselesaikan melalui bantuan tunai, pangan, atau pelatihan kerja jangka pendek. Pendekatan ini memang penting, tetapi menurut saya tidak cukup.Selama literasi tidak ditempatkan sebagai fondasi kebijakan, kemiskinan ekstrem akan terus berulang antargenerasi.Bantuan meredakan gejala, tetapi tidak membangun kapasitas berpikir yang menentukan apakah seseorang mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.Literasi inklusif sering dipersempit menjadi kemampuan membaca dan menulis. Dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, pemahaman ini terlalu dangkal.Bagi saya, literasi harus dipahami sebagai kapasitas berpikir—kemampuan memahami informasi, mengelola pilihan, dan mengambil keputusan yang menentukan arah hidup seseorang.Baca juga: Paradoks Ekonomi 2026: Stabilitas ala Purbaya dan Kegelisahan Rumah TanggaPandangan ini menguat ketika Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional menyepakati penggunaan pendekatan literasi inklusif dalam penyelesaian masalah sosial.Kesepakatan ini menandai pergeseran penting dalam cara pandang kebijakan: dari sekadar distribusi bantuan menuju pembangunan kapasitas manusia.Dalam kerangka Asta Cita, khususnya penguatan sumber daya manusia dan inklusi sosial, Sekolah Rakyat (SR) dirancang bukan hanya sebagai ruang belajar alternatif, tetapi sebagai ruang intervensi sosial berbasis literasi.Urgensi pendekatan ini terlihat dari data. Badan Pusat Statistik mencatat kemiskinan ekstrem pada Maret 2025 sebesar 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta orang. Angka ini memang menurun, tetapi belum mencapai target nol persen.Yang sering luput diperhatikan, penurunan kemiskinan secara agregat tidak otomatis memperbaiki kondisi anak-anak dari keluarga rentan.Laporan UNICEF Situasi Anak Indonesia 2020 menunjukkan bahwa 12 persen anak Indonesia hidup dalam kemiskinan, dan sekitar 40 persen dari seluruh penduduk miskin adalah anak-anak.Kondisi ini paling banyak ditemukan pada keluarga pekerja informal dan masyarakat perdesaan, dengan akses terbatas terhadap fasilitas belajar dan pendampingan pendidikan.Ketimpangan tersebut tercermin jelas dalam capaian pembelajaran. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan 59 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum membaca, dan 68 persen belum mencapai kompetensi minimum matematika.Jika dilihat dari Indeks Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ESCS), sebanyak 43 persen siswa Indonesia berada pada kuintil ESCS internasional terbawah, dengan skor matematika rata-rata 354 poin.Skor ini lebih rendah dibandingkan siswa dengan latar sosial-ekonomi serupa di negara pembanding seperti Turkiye dan Vietnam.


(prf/ega)