Mentrans Komitmen Hadirkan Solusi Terbaik bagi Masyarakat Batam, Rempang, dan Galang

- Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkomitmen menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) dalam proses pembangunan kawasan.Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung kepada Kementrans untuk mencari solusi yang adil bagi seluruh pihak.Pernyataan tersebut disampaikan Iftitah saat menjadi pembicara pada Seminar Pemaparan Hasil Penelitian Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) di Batam Tourism Polytechnic, Senin .“Nah, mumpung Bapak Presiden memerintahkan kepada saya maupun Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam cari win win solution. Cari solusi yang terbaik, yang menguntungkan bagi semua pihak," ujar Iftitah dalam keterangan resminya, Selasa .Baca juga: Prabowo Ingin Batam Jadi Magnet Investasi Dunia, BP Batam Temui Senator AS "Saya tentu saja akan berdiri bersama BP Batam di belakang rakyat Rempang maupun Galang, termasuk Batam, untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang seimbang,” lanjutnya.Oleh karena itu, Iftitah meminta kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat kawasan Barelang, untuk berkontribusi memberikan masukan demi menghadirkan kebijakan yang adil.“Tolong bantu kami juga agar yang didapat adalah win win solution. Saya tahu pekerjaan ini tidak mudah, tetapi semua pekerjaan yang sulit sekalipun kalau kita ikuti dengan niat baik dan langkah yang baik insyaallah akan ada solusinya,” ucapnya.Dalam kesempatan tersebut, Iftitah juga menjelaskan alasan Kementrans ikut terlibat dalam penataan kawasan Barelang. Ia mencatat ada 436 kepala keluarga yang mendaftar untuk pindah dan harus menjadi prioritas pemerintah.Baca juga: Kementrans Siapkan Barelang Jadi Percontohan Transmigrasi Terintegrasi“Setelah mereka pindah ini, mereka mau ngapain? Siapa yang mengurus? Jangan hanya gara-gara berapa keluarga tidak mau pindah, itu yang difokuskan. Sementara yang sudah pindah tidak ada yang mengurus. Mereka juga punya hak yang sama,” kata Iftitah.Lebih lanjut, Iftitah mengingatkan kepada warga yang sudah mau pindah dan mengikuti program, tetapi terabaikan. Menurutnya, hal ini akan merusak kepercayaan publik. Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu memenuhi kebutuhan mereka.“Saya sampaikan, tolong agar dilakukan pemberdayaan. Butuhnya apa? Kapal nelayan? Kita adakan kapal nelayan. Butuhnya apa? Pertanian? Coba bikin semacam vertical farming atau horticulture dan yang lainnya,” jelasnya.Sementara itu, bagi warga yang belum mau pindah, Ifititah mengimbau pemerintah pusat atau daerah agar tidak melakukan relokasi secara sepihak.“Sudah, kita bikin saja komitmen yang tidak mau pindah, biar saja. Tidak usah digusur. Jangan diintimidasi, tidak boleh. Saya bersyukur Wakil Wali Kota punya komitmen yang sama,” ungkapnya.Baca juga: Kemenhut Akui Sulit Relokasi Warga dari Tesso Nilo karena ProvokatorDalam kesempatan itu, Iftitah menegaskan bahwa transmigrasi modern sudah bukan sekadar perpindahan penduduk, melainkan disesuaikan dengan perkembangan zaman, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.“Sehingga, kita tidak ingin ketika ada satu lahan masyarakat yang digunakan oleh pembangunan ekonomi, kemudian mereka terlantar. Mereka tidak mendapatkan manfaat dari adanya transmigrasi itu sendiri. Jadi, kita ingin fokusnya ke sana," tegasnya.Sebagai upaya memastikan pembangunan tepat sasaran, Iftitah mengirim TEP untuk memetakan potensi ekonomi wilayah. Tim ini terdiri dari 2.000 mahasiswa, alumni, dosen, dan guru besar yang terjun langsung ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.“Itu kenapa kami pertama-tama mengirim Tim Ekspedisi Patriot untuk memetakan dulu potensi ekonominya, ada tidak di satu wilayah atau lokasi itu. Kalau saya dengan mata telanjang berbicara Batam, Rempang, dan Galang, saya yakin potensi ekonominya besar sekali,” kata Iftitah.Baca juga: Potensi Ekonomi Sirkular Tuna Rp 10 Triliun, Buka Banyak Lapangan Kerja


(prf/ega)