Menkeu Purbaya Catatkan Defisit APBN Rp 560, 3 Triliun hingga November 2025

JAKARTA, - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025 mencatat posisi defisit mencapai Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan meski defisit performa yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi global. Defisit ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Rp 479,7 triliun, atau 2,02 persen dari PDB per 31 Oktober 2025. Purbaya menuturkan angka defisit ini jauh lebih rendah dari batas APBN 2025, sebesar 2,78 persen.Baca juga: Gratis, Masyarakat Bangka Bisa Manfaatkan Limbah FaBa PLTU Air Anyir untuk Batako /DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara KompasTV Bisnis Economic Outlook 2026 dengan tema Nyalakan Mesin Pertumbuhan Baru di Menara Kompas, Jakarta, Selasa ."Dengan perkembangan hal tersebut defisit APBN tercatat sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen dari PDB," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember di Jakarta, Kamis . Pemerintah mencatat pendapatan negara hingga November 2025 mencapai Rp 2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun. Pencapaian ini ditopang penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.903,9 triliun serta kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 444,9 triliun. Dari sisi penerimaan pajak hingga November 2025 mencapai Rp 1.634,4 triliun naik tipis dari bulan sebelumnya menjadi 78,7 persen dari target. Lalu kepabenan dan cukai menyentuh Rp 269,4 triliun atau 86,8 persen.Baca juga: Airlangga: Restrukturisasi Kredit Korban Bencana Sumatera Tak Pakai APBNSementara itu, belanja negara hingga periode yang sama telah terealisasi Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari pagu. Realisasi itu setara persen dari outlook belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp 3.527,5 triliun. Menkeu mengatakan dari sisi belanja pemerintah pusat tercatat Rp 2.116,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 795,6 triliun.


(prf/ega)