Klinik UMKM Bangkit Dibentuk di Aceh, Sumut, Sumbar untuk Pulihkan Ekonomi Wilayah Terdampak Bencana

JAKARTA, – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan membentuk Klinik UMKM Bangkit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini disiapkan untuk mempercepat pemulihan pelaku UMKM di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor.Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut pemulihan UMKM menjadi kunci agar aktivitas ekonomi daerah kembali bergerak. Klinik UMKM Bangkit dirancang sebagai intervensi langsung pemerintah pusat ke daerah.“Pembentukan klinik UMKM Bangkit ini adalah arahan dari Pak Presiden agar kita pemerintah pusat ikut mensupport dan mendukung pemerintah daerah dalam rangka untuk ekonomi agar semakin cepat pulih,” ujar Maman saat konferensi pers di Jakarta, Senin .Baca juga: Airlangga Umumkan Relaksasi KUR bagi UMKM Terdampak Bencana Klinik UMKM Bangkit akan dibangun di sejumlah titik. Sumatera Utara mendapat dua lokasi, yaitu Kota Medan dan Tapanuli Tengah. Sumatera Barat memiliki satu lokasi di Kota Padang. Aceh menjadi provinsi dengan titik terbanyak, tersebar di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara.Pembentukan klinik dilakukan bertahap mulai Selasa . Pemerintah menargetkan seluruh klinik sudah beroperasi penuh pada 1 Januari 2026.Maman menjelaskan, pembentukan klinik memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia. Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT menjadi opsi utama. Fasilitas dinas terkait akan digunakan jika PLUT tidak tersedia.“Pembentukan klinik memanfaatkan fasilitas yang ada. Contoh kayak di kita, kita manfaatkan fasilitas PLUT. Lalu kalau misalnya yang kita di kabupaten nggak ada, nanti kita manfaatkan dinas-dinas terkait yang ada di situ. Jadi kita tidak bangun lagi yang baru,” ujarnya.Klinik UMKM Bangkit akan menyediakan tiga layanan utama, yaitu pembiayaan, belanja produk lokal, dan produksi. Seluruh layanan dijalankan melalui sinergi lintas lembaga.Baca juga: Relaksasi KUR UMKM Terdampak Bencana Sumatera: Cicilan DitundaLayanan pembiayaan akan melibatkan 16 bank penyalur serta enam lembaga penjamin. Koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, serta pemerintah daerah.


(prf/ega)