Dilantik Jadi Perwira, 1.156 Lulusan SIP Diminta Wakapolri Pulihkan Kepercayaan Publik

2026-01-15 04:23:45
Dilantik Jadi Perwira, 1.156 Lulusan SIP Diminta Wakapolri Pulihkan Kepercayaan Publik
JAKARTA, - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meminta 1.156 perwira lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Gelombang II Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi motor perubahan di tubuh Polri dalam memulihkan kepercayaan publik.Dalam upacara pelantikan di Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis , Dedi menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kenaikan pangkat, tetapi awal tanggung jawab baru untuk menghadirkan perubahan nyata di lapangan.“Hari ini bukan hanya pelantikan pangkat, tetapi titik awal perubahan. Masyarakat menunggu aksi, bukan janji. Tunjukkan di lapangan bahwa kehadiran kalian membawa perbaikan nyata bagi wajah Polri,” tegas Dedi dalam keterangannya, Kamis.Baca juga: Polri Ungkap 87 Kontainer Produk Turunan CPO, Diduga Langgar EksporSebanyak 1.156 perwira baru tersebut terdiri dari 1.099 polisi laki-laki dan 57 polisi wanita.Mereka telah menempuh empat bulan pendidikan kepemimpinan dan teknis kepolisian.Namun, kata Dedi, ujian sesungguhnya dimulai setelah mereka kembali ke satuan tugas masing-masing.“Sekarang kalian bukan lagi pelaksana, tetapi pengendali di lapangan. Bimbing anggota, jaga standar pelayanan, dan pastikan setiap kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan. Jangan biarkan teori berhenti di ruang kelas,” pesan Dedi.Dedi menekankan bahwa keberhasilan perwira Polri diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari penghargaan atau banyaknya laporan kerja.Ia mengingatkan bahwa Polri kini sedang menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan publik.Baca juga: Anggota DPR Minta Polisi Usut Kebakaran Rumah Hakim KhamozaroUntuk menjawab tantangan itu, Polri telah mencanangkan program Quick Wins Akselerasi Transformasi dan menerbitkan buku Do’s and Don’ts sebagai panduan perilaku anggota.Namun Wakapolri mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan langsung dalam pelayanan di lapangan.“Quick Wins bukan di atas kertas. Ukurannya sederhana: masyarakat merasa aman, dilayani dengan hormat, dan percaya bahwa polisi bekerja untuk mereka,” ujarnya.Untuk itu, Dedi meminta agar para perwira baru memperkuat pelayanan publik, terutama melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan fungsi PAMAPTA (Patroli dan Pengamanan Tempat).Kedua unit tersebut, menurutnya, menjadi garda terdepan dalam membangun citra Polri di mata masyarakat."Mulai dari SPKT dan PAMAPTA, ubah cara kerja, ubah cara melayani. Datangi masyarakat lebih dulu, tanggapi cepat laporan, dan pastikan setiap warga merasakan kehadiran Polri yang manusiawi dan tanggap,” tegasnya.Baca juga: Pekan Depan, Polri Panggil Halim Kalla dkk Tersangka Kasus Korupsi PLTU Kalbar


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-15 04:38