Lindungi Peternak, Pemerintah Akan Perketat Impor Susu Skim

BANDUNG, – Kementerian Koperasi akan memperkuat ekosistem industri susu dalam negeri dengan kebijakan pembatasan impor susu skim.Langkah ini diambil untuk melindungi daya saing peternak lokal yang selama ini tertekan harga susu skim impor yang lebih murah.Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono menyatakan, pembatasan impor susu skim diperlukan untuk memastikan kemandirian pangan nasional, terutama dalam mendukung program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)."Ke depan, masuknya susu skim impor akan kita batasi karena hal itu bisa mematikan peternak sapi perah dalam negeri. Kita harus membangun industri koperasi peternak yang kuat agar hasil produksinya dapat kita serap sendiri," ujar Ferry saat ditemui di Pabrik Pengelolaan Susu KBPS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin .Baca juga: Polisi Sita Rp 2,554 Miliar hingga 7 Unit Bus dari 2 Tersangka Impor Pakaian Bekas di BaliSelain proteksi pasar, koperasi peternak sapi perah didorong untuk melakukan hilirisasi produk dengan membangun lini produksi susu Ultra High Temperature (UHT).Ferry mencatat, kendala logistik pada susu pasteurisasi yaitu masa simpannya yang relatif singkat, perlu diatasi.Oleh karena itu, Kementerian Koperasi mendorong koperasi besar seperti Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, serta koperasi di Lembang dan Boyolali, untuk menambah lini mesin produksi susu UHT.Teknologi UHT dinilai menjadi kunci agar produk koperasi mampu bersaing dengan perusahaan swasta besar dan menjangkau wilayah distribusi yang lebih luas."Kita tidak mau kalah dengan swasta. Koperasi peternak harus setara, termasuk memiliki kemampuan memproduksi susu UHT sendiri. Produk ini nantinya akan didistribusikan melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih," tambah Ferry.Baca juga: Bulog Aceh: Stok Beras di Sabang Cukup hingga Februari 2026, Tak Perlu ImporUpaya penguatan kapasitas produksi koperasi ini berkaitan erat dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).Pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BGN untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung rantai pasok program tersebut.Ekosistem yang dibangun tidak hanya terbatas pada komoditas susu, tetapi juga mencakup suplai sayur-sayuran dari koperasi petani hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya."Kita membangun ekosistem di mana koperasi petani dan peternak yang menyuplai kebutuhan MBG. Bahkan, keterlibatan koperasi akan diperluas pada pengiriman air bersih, alat pengolahan air, hingga kebutuhan dasar bagi ibu dan anak di pedesaan," jelas Ferry.Pemerintah juga tengah melakukan advokasi kebijakan untuk menghambat laju impor sekaligus menyiapkan skema investasi bersama guna menambah populasi sapi perah nasional.Ferry mengakui bahwa populasi sapi perah saat ini masih sangat terbatas dan perlu ditambah secara signifikan untuk mengejar target swasembada susu.Meskipun fokus jangka pendek pemerintah masih tertuju pada penguatan tata kelola pemerintahan dan penanganan kebencanaan, transisi menuju kemandirian industri susu melalui koperasi tetap menjadi prioritas."Saat ini kita masih dalam tahap investasi bersama pemerintah. Fokusnya adalah memastikan koperasi terlibat aktif dalam Satgas yang telah dibentuk, sehingga rantai pasok dari hulu ke hilir tetap berada di tangan rakyat," pungkasnya.


(prf/ega)