Media Asing Soroti Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Apa Kata Mereka?

- Sejumlah media asing menyoroti usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Indonesia, Soeharto.Beberapa di antaranya menyinggung bahwa rencana tersebut menuai reaksi keras dari para pegiat hak asasi manusia (HAM).Di dalam negeri, wacana ini memang memicu pro dan kontra. Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto bahkan meluncurkan petisi penolakan yang kini telah ditandatangani lebih dari 13.000 orang.Sementara itu, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menilai penolakan publik tersebut sebagai bentuk masukan.“Ya saya kira itu sebagai masukan ya, tetapi kami melihat jasa-jasanya yang luar biasa,” ujarnya, dikutip dari Antara.Lantas, apa saja yang diberitakan media asing soal usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto?Baca juga: Soal Penolakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Fadli Zon: Itu Masukan, tapi Jasa-jasanya Luar BiasaDihimpun dari berbagai sumber, berikut adalah pemberitaan sejumlah media asing soal usulan Soeharto jadi Pahlawan Nasional RI:Media asal Singapura The Straits Times menurunkan artikel berjudul “National hero proposal for Indonesia’s ex-president Suharto sparks backlash” pada Selasa .Dalam laporannya, The Straits Times menulis bahwa pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dinilai sebagai “pengkhianatan terhadap korban dan nilai-nilai demokrasi”.Media itu menyebut Soeharto sebagai mantan diktator yang memimpin Indonesia dengan tangan besi selama tiga dekade, dan pemerintahannya diwarnai tuduhan korupsi serta pelanggaran HAM berat.Sekitar 500 aktivis dan akademisi disebut telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan proses pengusulan tersebut.“Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan hanya pengkhianatan terhadap korban dan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga terhadap semangat reformasi dan sejarah generasi muda,” demikian isi surat tersebut.Surat itu juga menyoroti pelanggaran HAM pada masa akhir kekuasaan Soeharto, termasuk dugaan pembantaian terhadap mahasiswa pengunjuk rasa tahun 1998.Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menilai, jika Soeharto benar-benar diberi gelar pahlawan nasional, hal itu akan menjadi “bentuk pengabaian monumental terhadap pelanggaran HAM.”Kelompok hak asasi Amnesty International juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pemberian gelar ini dapat mengaburkan sejarah kelam Indonesia.


(prf/ega)