Senat Brasil Setujui RUU Pangkas Hukuman Bolsonaro, Presiden Lula Bakal Veto

2026-02-02 19:32:10
Senat Brasil Setujui RUU Pangkas Hukuman Bolsonaro, Presiden Lula Bakal Veto
Senat Brasil menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk memangkas masa hukuman penjara 27 tahun bagi mantan Presiden Jair Bolsonaro. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva langsung mengajukan veto atau pembatalan RUU tersebut.Dilansir kantor berita AFP dan Reuters, Kamis (18/12/2025), RUU ini telah disetujui oleh majelis minggu lalu dan sudah diserahkan kepada Lula. RUU tersebut dapat mengurangi masa hukuman penjara mantan presiden tersebut menjadi lebih dari dua tahun.Teks tersebut juga menetapkan pengurangan hukuman bagi orang yang dihukum karena peran mereka dalam kerusuhan pada Januari 2023. Senator mengungkap RUU yang diajukan oleh anggota parlemen sayap kanan oposisi ini tersebut merupakan jalan menuju perdamaian."Ini adalah bagian dari jalan kita menuju perdamaian, dan kita semua harus merayakannya," kata Senator Esperidiao Amin.Bolsonaro sendiri mulai menjalani hukuman karena merencanakan kudeta terhadap Lula setelah kalah dalam pemilu 2022. Versi awal dari RUU ini akan mengampuni mereka yang terlibat dalam 'demonstrasi politik' setelah pemilihan Lula. Tetapi, RUU itu mengesampingkan pemberian amnesti penuh kepada mereka.Sekitar 2.000 orang ditangkap atas serangan di Brasil. Banyak dari mereka yang berada di Brasil telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung atas percobaan kudeta, di antara kejahatan lainnya.RUU ini mengubah perhitungan hukuman untuk menghindari hukuman kumulatif untuk beberapa kejahatan. RUU ini juga memberikan pengurangan hukuman bagi terdakwa yang mengambil bagian dalam tindakan dalam konteks kerusuhan, tetapi tidak sebagai pemimpin atau dalam posisi yang mendanai.Senator Flavio Bolsonaro, yang juga putra sulung mantan presiden Jair Bolsonaro menyambut baik pengesahan RUU tersebut."Ini bukan yang kami inginkan, tetapi inilah yang mungkin terjadi dalam situasi saat ini di Kongres," katanya.Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva langsung merespons RUU tersebut. Dia menegaskan akan memveto RUU yang dapat memangkas masa hukuman Jair Bolsonaro, yang dipenjara karena upaya kudeta yang gagal."Ketika sampai di meja saya, saya akan memveto. Itu bukan rahasia lagi," kata Lula."Saya memiliki hak untuk memveto, dan kemudian mereka memiliki hak untuk membatalkan veto saya atau tidak. Itulah permainannya," imbuhnya.Lihat juga Video 'Detik-detik Replika Patung Liberty Roboh Dihantam Angin kencang':[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-02 17:36