Hasil Musyawarah Ulama Aceh, Minta Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

BANDA ACEH, - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H.Faisal Ali, mengungkapkan pihaknya telah menggelar muzakarah ulama menyikapi penanganan dan kondisi melanda Aceh.Dalam musyawarah tersebut, Faisal Ali yang juga akrab disapa Abu Sibreh mengatakan, para ulama telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi di antaranya meminta pemerintah pusat menetapkan status Bencana Nasional."Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, serta wilayah terdampak lainnya seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional," kata Abu Sibreh mengutip salah satu poin hasil musyawarah saat dihubungi kompas.com, Senin .Baca juga: 3 Pekan Berlalu, Permukiman Warga Aceh Tamiang Masih Gelap Gulita dan Dipenuhi LumpurPermintaan status itu guna mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka ruang bantuan kemanusiaan yang lebih luas.Termasuk dari masyarakat internasional secara terkoordinasi, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang- undangan.Selain itu, para ulama juga meminta kepada Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf dan Bupati/Walikota seluruh wilayah Aceh untuk menyusun Blueprint Pembangunan Aceh Berkelanjutan Pasca Bencana Hidrometeorologi yang terintegrasi.Baca juga: Haji Uma, Senator Asal Aceh Desak Pusat Segera Tetapkan Status Bencana Nasional"Berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah," ujarnya.Mendorong Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk melakukan revisi anggaran demi menyesuaikan dengan kegiatan penanganan bencana banjir dan lonsor di Aceh.Ulama Aceh memahami keterbatasan pemerintah daerah dalam menghadapi skala bencana yang besar.Baca juga: Pemprov Aceh Surati 2 Lembaga PBB, Minta Bantuan Tangani Bencana AcehOleh karena itu, musyawarah ini mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius, dukungan anggaran, serta langkah-langkah strategis jangka pendek dan panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan yang terjadi."Pemerintah Aceh diharapkan dapat menyatukan sikap, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyampaikan kondisi dan dampak bencana secara jujur, terbuka, dan terukur kepada Pemerintah Pusat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan percepatan penanganan," tuturnya.Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mengusut secara serius para pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana, serta menindak mereka secara adil sesuai dengan hukum berlaku.Baca juga: Cerita Haru Pekerja Bangunan Indramayu, Selamatkan Anak Terseret Arus dan Bertahan Hidup Pascabanjir AcehSeluruh elemen masyarakat Aceh maupun luar Aceh diimbau untuk tidak menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, caci maki, maupun provokasi yang dapat memperkeruh suasana di tengah kondisi musibah dan penderitaan korban.Ulama Aceh mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk menghidupkan masjid-masjid, baik di daerah yang terdampak bencana maupun tidak, dengan berbagai kegiatan ibadah, do'a bersama, penguatan spiritual, serta aktivitas sosial keagamaan yang dapat menenangkan dan menguatkan masyarakat."Muzakarah (musyawarah) ini mengajak seluruh umat islam untuk terus memanjatkan doa demi keselamatan, pemulihan, dan kemakmuran Aceh serta daerah- daerah lain yang terdampak bencana," pungkasnya.


(prf/ega)