Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Eri Cahyadi: Yang Paling Penting Keterlibatan Rakyat

SURABAYA, - Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri Cahyadi menanggapi wacana terkait kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.Eri mengatakan, hal yang paling penting dalam setiap pemilihan umum (pemilu) adalah keterlibatan masyarakat untuk menentukan kepala daerahnya.“Yang terpenting itu kepala daerah dipilih oleh rakyat,” kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Rabu .Baca juga: Kepala Daerah Dipilih DPRDMeski demikian, Eri masih belum mengetahui, bagaimana pemilu selanjutnya akan digelar.Dia pun memilih untuk menunggu hingga ada aturan resmi yang diputuskan.“Yang terbaik apa? Ya kita lihat nantilah. Apakah (kepala daerah dipilih) rakyat itu langsung atau DPRD kita lihat nanti,” ucapnya.Selain itu, Eri juga menunggu evaluasi dengan kepala daerah lain yang tergabung dalam APEKSI.Sebelum, memberikan tanggapan perihal wacana pemilihan oleh DPRD tersebut.“Sambil kita evaluasi ya nanti dengan Apeksi seperti apa,” tutupnya.Baca juga: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, PAN Terbuka, Singgung Ongkos Politik TinggiDiberitakan sebelumnya, Wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.Usulan itu dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam.“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.Baca juga: Bahlil Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dasco: Pulih Dulu dari Bencana... Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan.Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.“RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia.Meski begitu, Bahlil turut mengungkapkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan beleid tersebut meskipun sudah melalui kajian mendalam.“Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” kata Bahlil.


(prf/ega)