Dirjen Adwil Turun ke Rembele, Pastikan Bantuan Cepat Tersalur

2026-01-12 04:19:55
Dirjen Adwil Turun ke Rembele, Pastikan Bantuan Cepat Tersalur
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, turun langsung mengawal kedatangan dan pendistribusian bantuan logistik bagi warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Safrizal memantau proses distribusi melalui Bandara Rembele, Selasa (2/12).Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat tersalurkan cepat dan tepat sasaran. Di Bandara Rembele, Safrizal menggelar pertemuan konsolidasi bersama Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah."Penanganan bencana tidak mungkin dilakukan satu pihak. Pemerintah pusat tidak bisa sendiri, pemerintah daerah juga tidak bisa sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk memastikan warga cepat tertolong, tidak ada satupun yang ditinggalkan," tegas Safrizal dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).Safrizal tiba di Bener Meriah bersama Gubernur Aceh menggunakan pesawat TNI Angkatan Laut. Ia menyebut kedatangan langsung ini untuk memvalidasi kebutuhan riil di lapangan sekaligus memberikan arahan percepatan distribusi bantuan ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah."Logistik yang tiba di Rembele dibagi dua, sebagian untuk Aceh Tengah dan sebagian lagi untuk Bener Meriah. Itu bentuk nyata kerja bersama, karena Kabupaten Aceh Tengah tidak ada bandara yang memadai sehingga dikirim melalui Rembele," ujar Safrizal.Melihat masih terputusnya jaringan komunikasi, Kemendagri juga memberikan bantuan tambahan berupa perangkat jaringan internet portabel untuk Pemkab Bener Meriah."Selain bantuan logistik makanan yang disampaikan Gubernur Aceh, turut pula disampaikan bantuan Kemendagri berupa alat jaringan internet portabel untuk menembus ketiadaan sinyal. Informasi menjadi kunci dalam penanganan bencana," jelasnya.Safrizal menegaskan penguatan ketahanan daerah bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan tata kelola pemerintahan, kapasitas fiskal, dan partisipasi masyarakat."Kunci keberhasilan penanganan bencana adalah kolaborasi. Bencana tidak bisa ditangani sendiri, hanya bisa diatasi jika semua bergerak bersama. Tidak boleh ada kata menyerah untuk kepentingan rakyat," tutupnya. Tonton juga video "Reaksi Korban soal Status Banjir Sumatera Belum Jadi Bencana Nasional"[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-12 04:04