PLN: Utang Terang, Listrik Redup

DI NEGERI yang gemar berbicara tentang kemandirian energi, ironi justru kerap menyala lebih terang daripada listrik itu sendiri.Pemadaman datang tanpa aba-aba, layanan pelanggan terasa lamban, sementara narasi besar tentang surplus energi terus diproduksi di ruang-ruang pidato.Bagi warga, listrik bukan isu ideologis, melainkan soal paling praktis: menyala atau padam.Paradoks ini mengerucut pada satu simpul utama: Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebagai tulang punggung pembangunan, PLN memikul peran strategis sekaligus beban struktural yang kian berat.Utang menumpuk, pelayanan dipertanyakan, dan publik berada di posisi paling lemah—tetap membayar tepat waktu, tapi sering kali harus bersabar tanpa kepastian.Dalam teori ekonomi, utang adalah instrumen yang sah untuk mendorong ekspansi dan mempercepat pertumbuhan.Baca juga: Privatisasi Bantuan dan Politik Tanpa MaluIa menjadi problematik ketika kehilangan fungsi produktif dan berubah menjadi penutup inefisiensi.Di titik ini, kritik terhadap utang PLN menemukan pijakan akademiknya: pembiayaan jangka panjang terus bertambah, sementara perbaikan mendasar pada efisiensi dan tata kelola berjalan tertatih.Laporan keuangan terbaru menunjukkan skala persoalan tersebut dengan lebih gamblang. Pada tahun 2024, total liabilitas PLN telah menembus Rp 711,2 triliun, angka yang bukan lagi sekadar statistik, melainkan sinyal kuat beban struktural BUMN penyedia layanan publik.Utang ini sebagian besar terikat pada proyek pembangkit dan kewajiban jangka panjang, sementara manfaat ekonominya belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh konsumen.Dalam literatur ekonomi publik, kondisi ini kerap dikaitkan dengan fenomena moral hazard, ketika perlindungan implisit negara melemahkan disiplin pasar dan mendorong pengambilan keputusan yang kurang berhati-hati.Jaminan tersebut menciptakan ilusi bahwa risiko finansial—baik dari proyek yang tidak efisien maupun perencanaan yang meleset—akan selalu diserap oleh negara, bukan oleh manajemen korporasi.Akibatnya, utang tampil terang dan impresif di laporan keuangan, tapi transformasinya menjadi nilai tambah nyata bagi publik—dalam bentuk layanan yang andal, terjangkau, dan berkeadilan—justru kian redup.Bagi warga, diskursus utang dan investasi hanya bermakna sejauh ia berujung pada layanan yang andal.Kenyataannya, pemadaman mendadak tetap menjadi keluhan rutin di banyak daerah, seolah listrik adalah bonus situasional, bukan layanan publik yang dijamin.


(prf/ega)