Mata Elang, Privasi Warga, dan Regulasi Digital

HIRUK-pikuk kota yang semestinya menjadi ruang kebebasan kini perlahan bergeser menjadi arena pengawasan. Aplikasi pelacak kendaraan yang dipakai dalam praktik penagihan utang menjadikan jalanan sebagai titik rawan intimidasi.Identitas kendaraan, nomor rangka, hingga riwayat cicilan dapat diakses dan dipertukarkan dengan mudah. Warga pun kehilangan posisi sebagai subjek berdaulat, berubah menjadi target dalam ekosistem digital yang predatoris.Dalam tiga minggu terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir sejumlah aplikasi yang terbukti menyalahgunakan data pribadi secara sistemik (Komdigi, 17/12/2025).Langkah ini patut diapresiasi sebagai kemenangan teknis, tetapi sesungguhnya baru menyentuh permukaan luka kronis: eksploitasi kerentanan manusia dalam ekonomi digital yang timpang.Sekilas, aplikasi semacam ini tampak sebagai alat efisiensi bisnis leasing. Namun, substansinya adalah “stalker ekonomi” yang beroperasi di luar koridor hukum beradab.Data nomor polisi, jenis kendaraan, hingga lokasi real-time dipertukarkan di pasar gelap informasi, seolah martabat manusia tak lagi bernilai di hadapan angka tagihan.Ketika data bocor dan digunakan untuk intimidasi, dampaknya bukan sekadar kerugian nominal. Korban pelanggaran data kerap mengalami guncangan emosional intens, ketakutan sistemik, dan hilangnya kendali atas hidup (Smith, 2021).Baca juga: Penagihan Utang, Kekuasaan, dan Krisis Legitimasi NegaraTeknologi ini berubah menjadi senjata yang melucuti rasa aman warga. Debitur yang telat membayar cicilan satu-dua bulan tak hanya menghadapi denda, melainkan dihantui bayang-bayang pencegatan oleh debt collector/mata elang.Intimidasi digital menciptakan perasaan “selalu diawasi” yang meruntuhkan kemerdekaan individu.Pertanyaan kritis pun muncul: sejauh mana kita membiarkan algoritma mengambil alih hak dasar manusia untuk sekadar merasa aman?Keterkaitan antara beban utang dan degradasi kesehatan mental bukanlah isapan jempol. Riset menunjukkan kecemasan finansial berkorelasi langsung dengan meningkatnya tekanan psikologis dan risiko depresi berat (Jones, 2022).Aplikasi pelacak semacam ini beroperasi tepat di jantung kecemasan tersebut—mengeksploitasi rasa malu dan takut nasabah untuk memaksakan interaksi yang semestinya diselesaikan lewat koridor perdata yang manusiawi.Lebih dalam, praktik ini merefleksikan eksploitasi struktural. Eksploitasi ekonomi bukan sekadar persoalan upah rendah, melainkan determinan penting yang merusak kesehatan mental masyarakat (Brown, 2021).Ketika perusahaan leasing memberikan atau membiarkan akses data nasabah kepada pihak ketiga yang memakai cara intimidatif, mereka melanggengkan kekerasan struktural yang dilegitimasi teknologi.Data nasabah berhenti menjadi amanah; ia dijadikan komoditas untuk menindas kembali pemiliknya demi keuntungan segelintir pihak.


(prf/ega)