Kata Dedi Mulyadi soal Wakil Wali Kota Bandung Tersangka Kasus Penyalahgunaan Kewenangan

JAKARTA, - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara soal Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.Dedi mengatakan, semua pihak harus taat kepada prosedur hukum yang sedang berjalan."Kita ikuti semua prosedur hukum, semua orang harus taat dan kedudukan sama di mata hukum," ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis .Baca juga: Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejaksaan, Diduga Terkait Sejumlah KasusTerkait pemberhentian Erwin dari jabatan Wakil Wali Kota Bandung, Dedi mengatakan bahwa hal tersebut harus menunggu keputusan hukum tetap."Pemecatan bukan kewenangan gubernur, bahwa itu akan berproses di pengadilan dan kemudian menunggu keputusan hukum tetap," ujar Dedi.Erwin resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.Selain Erwin, Kejaksaan Negeri Kota Bandung juga menetapkan anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bandung, Rendiana Awangga, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.Baca juga: Biodata Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Tersangka Korupsi Penyalahgunaan KewenanganKepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo menjelaskan, status tersangka ditetapkan setelah penyidik memeriksa 75 saksi serta mengamankan sejumlah alat bukti yang dianggap memperkuat dugaan tersebut."Kedua (tersangka) diduga menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta proyek ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sekaligus mengatur penunjukan penyedia. Penyidikan masih terus berkembang dan membuka peluang adanya tersangka lain dalam kasus ini," kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Kejari Bandung, Kota Bandung, Rabu .Baca juga: Wakil Walikota Bandung Erwin Diperiksa Kejaksaanprokopim.bandung.go.id Wakil Wali Kota Bandung Erwin.Irfan menambahkan bahwa proyek-proyek yang diduga bermasalah tersebar di berbagai SKPD Pemerintah Kota Bandung.Terkait penahanan, Irfan menegaskan bahwa keduanya belum ditahan. Ia menjelaskan, penahanan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mempertimbangkan ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah, termasuk persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.


(prf/ega)