Indonesia di Pusat Rantai Nikel Dunia dan Risiko Bencana (Bagian I)

INDONESIA sedang berada di posisi yang sangat menentukan di peta ekonomi transisi global. Dunia mendorong kendaraan listrik (electric vehicles/EV) untuk menurunkan emisi, dan baterai EV membutuhkan mineral kritis seperti nikel.Di titik ini, Indonesia bukan sekadar “ikut tren”—Indonesia adalah salah satu pusat pasokan nikel dunia.Karena itu, hilirisasi nikel mudah dipahami sebagai peluang besar: kita tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi membangun smelter, memproduksi intermediate products untuk baterai, menarik investasi manufaktur, dan memperkuat posisi tawar dalam rantai nilai (value chain) EV.Secara sederhana, hilirisasi menjanjikan “naik kelas”: dari negara pemasok ke negara industri.Namun, justru karena posisinya strategis, hilirisasi nikel juga membawa pertanyaan yang lebih tajam: apakah Indonesia akan menjadi pusat nikel dunia yang kredibel, atau pusat nikel dunia yang mahal biayanya.Mahal di sini bukan hanya uang, tetapi biaya yang dibayar oleh hutan, sungai, keselamatan kerja, ruang hidup masyarakat, dan pada akhirnya reputasi ekonomi Indonesia sendiri.Nikel tidak datang dari ruang kosong. Ia ditambang dari tanah—sering dekat dengan kawasan hutan, daerah tangkapan air, dan wilayah yang sensitif secara sosial.Baca juga: Biarkan Dunia Membantu SumateraKetika ekspansi tambang dan smelter berjalan cepat, risiko yang muncul juga nyata: deforestasi, sedimentasi sungai, polusi udara dan air, konflik lahan, hingga kecelakaan kerja.Ini bukan sekadar isu lingkungan; ini isu tata kelola (governance) dan daya tahan ekonomi, karena pasar global semakin menuntut produk yang bisa dibuktikan asal-usulnya (traceability) dan bisa dipertanggungjawabkan dampaknya.Kita telah belajar dengan sangat pahit bencana banjir dan longsor di Sumatera dengan korban lebih dari seribu nyawa dan merusak ratusan ribu rumah dan infrastruktur. Tentu kita tak ingin tragedi ini terjadi lagi.Banyak orang mengira EV otomatis “hijau”. Padahal carbon footprint EV tidak hanya ditentukan oleh mobilnya ketika dipakai di jalan, tetapi juga oleh cara baterainya diproduksi—dari tambang sampai pabrik.Kalau smelter dan rantai produksi nikel ditopang listrik batu bara, maka emisi yang “hilang” dari knalpot bisa berpindah ke cerobong. Ini membuat transisi jadi janggal: kita ingin masuk ekonomi hijau, tetapi fondasi energinya masih kotor.Di titik inilah publik perlu memahami bahwa persoalan nikel bukan sekadar “pro industri atau pro lingkungan”.Persoalannya adalah desain: bagaimana industri tetap tumbuh, tetapi pagar ekologis dan sosialnya tidak jebol.Karena itu, hilirisasi nikel membutuhkan seperangkat pagar kebijakan yang jelas. Pagar ini bukan aksesoris.


(prf/ega)