Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

— Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen seluruh anggota DPR RI untuk terus mengawal aspirasi rakyat melalui pelaksanaan fungsi konstitusional lembaga legislatif.Hal tersebut dikatakan Puan saat menutup Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung Ruang Rapat Paripurna, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin, .Dalam pidatonya di hadapan anggota dewan, Puan menyatakan bahwa DPR RI harus selalu tanggap, sensitif, ramah, dan responsif dalam menyerap serta menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi kedaulatan rakyat melalui empat peran utama DPR, yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi.“Menjadi tugas kita bersama bagaimana mewujudkan kepentingan dan aspirasi rakyat melalui fungsi konstitusional DPR RI,” ujar Puan seperti dimuat www.dpr.go.id, Senin .Pada bidang legislasi, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tiga rancangan undang-undang dan menetapkan tiga RUU sebagai usul inisiatif DPR RI.Baca juga: DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UUSalah satu yang menjadi perhatian publik adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman serta memperkuat perlindungan hak warga negara melalui pendekatan keadilan restoratif.Sementara itu, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Alat Kelengkapan Dewan bersama mitra kerja telah melakukan pembahasan terkait perkembangan realisasi Anggarsn Pendapatah Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Puan menekankan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.“Setiap uang rakyat harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Rakyat harus merasakan manfaat dari pelaksanaan APBN 2025 dan kehidupannya semakin mudah serta sejahtera,” tegasnya.DPR RI juga menerima penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I-2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memuat berbagai temuan atas pengelolaan keuangan negara di seluruh kementerian dan lembaga.Baca juga: Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata InternasionalPuan memastikan, DPR RI akan mengawal agar seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh pemerintah supaya tata kelola keuangan negara berjalan secara tertib, taat hukum, dan akuntabel.Dalam fungsi pengawasan, DPR RI menaruh perhatian terhadap sejumlah isu strategis dan mendesak, di antaranya kesiapan sarana dan prasarana transportasi serta stabilitas pasokan dan harga bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.DPR RI juga menyoroti meningkatnya kasus perundungan di lingkungan pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kinerja satuan pelayanan pemenuhan gizi, termasuk pemenuhan hak para petugasnya.Selain itu, pengawasan turut diarahkan pada penindakan tenaga kerja asing ilegal, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak korban penculikan, penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis, tata kelola pupuk bersubsidi, hingga kinerja badan pengelola investasi.


(prf/ega)