[HOAKS] Purbaya Usul ke Prabowo agar MBG Diganti Uang Tunai

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar. - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan ke bantuan tunai.Narasi itu dibagikan sejumlah akun di media sosial pada Desember 2025.Namun, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut hoaks. Informasi itu dibantah oleh Kementerian Keuangan.Narasi Purbaya mengusulkan kepada Prabowo agar MBG dialihkan ke bantuan tunai dibagikan akun Facebook ini, ini, dan ini, pada Desember 2025.Berikut narasi yang dibagikan:Menteri Purbaya Minta Izin Ke Presiden Prabowo Supaya Mbg Kita Uangkan Saja Ke Siswa.  Anggaran MBG, 15Rb/Siswa Seminggu 15 Rb X 5 Hari = 75 Rb Jadi 1 Bulan, 4 Minggu X 75 Rb = 300 RbPertimbangannya: Nasi Gak Basi, Orang Tua Tau Kesukaan Anak, Bebas Korupsi. Jika ada sisa uang bisa ditabung untuk keperluan sekolah,,,Bagaimana pendapat Bapak/Ibu??Screenshot Hoaks, Purbaya usul ke Prabowo agar MBG diganti uang tunaiKepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, membantah narasi Purbaya mengusulkan ke Prabowo agar MBG diganti uang tunai.Menurut Deni, isu itu bermula dari sebuah unggahan video di TikTok. Namun, informasi tersebut tidak benar dan merupakan hoaks."Beredar unggahan pada platform media sosial TikTok mengenai Menteri Keuangan yang mengusulkan MBG diganti dengan uang. Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks," kata Deni, dalam pemberitaan Kompas.com, Senin .Deni mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan atau disinformasi yang mengatasnamakan pejabat maupun pegawai Kemenkeu."Harap berhati-hati terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Marilah kita bijak bermedia sosial," tuturnya.Narasi Purbaya mengusulkan kepada Prabowo agar MBG dialihkan ke bantuan tunai adalah hoaks. Informasi itu dibantah oleh Kemenkeu.Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan atau disinformasi yang mengatasnamakan pejabat maupun pegawai Kemenkeu.


(prf/ega)