Legislator Harap Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Tak Dimanfaatkan Israel

2026-02-08 04:04:34
Legislator Harap Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Tak Dimanfaatkan Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta membeberkan dua pertimbangan soal rencana pemerintah mengirimkan 20 ribu pasukan perdamaian ke Gaza. Salah satunya yakni jangan sampai rencana ini dimanfaatkan Israel."Pertama, pengiriman pasukan tersebut harus dalam kerangka penjaga perdamaian, jangan sampai dimanfaatkan oleh Israel untuk mencapai tujuan-tujuannya yang tidak bisa dicapai melalui genosida selama 2 tahun terakhir di Gaza," kata Sukamta kepada wartawan, Senin .Sukamta yakin pemerintah bisa mewujudkan misi kemanusiaan ini. Dia menyebut pengiriman pasukan harusnya dinaungi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)."Saya percaya dengan kemampuan Pemerintah dan TNI yang sudah teruji sebagai penjaga perdamaian di berbagai kawasan konflik dan rentang waktu yang panjang pasti tidak akan mudah dikecoh oleh kelicikan dan kelicinan Israel," katanya."Kedua, pengiriman pasukan tersebut perlu dalam kerangka atau membawa mandat payung besar lembaga dunia seperti PBB atau OKI Plus," tambahnya.Kemudian, terkait dengan matra apa saja yang akan dikirim, Sukamta menyebut tentu ini harus melihat kebutuhan di lapangan dan kesiapan TNI sendiri. Dia mengatakan TNI mungkin juga akan mempertimbangkan mengirim satuan siber."AD diperlukan karena medan konflik sebagian besar melibatkan serangan darat. AL dan AU dibutuhkan khususnya untuk mengawal bantuan kemanusiaan yang masuk lewat jalur laut dan udara," katanya."Sedangkan satuan siber mungkin diperlukan dalam mengawasi serangan siber antarkedua belah pihak. Selain itu diperlukan juga mengirim pasukan kesehatan, seperti Korps Kesehatan Militer yang ada di AD," tambahnya.Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia menegaskan Indonesia siap mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian untuk menjaga kedamaian dunia."Indonesia saat ini adalah salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami percaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami akan terus mengabdi, di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan pasukan di lapangan," kata Prabowo saat pidato dalam bahasa Inggris di Sidang Umum PBB, dilihat dari YouTube United Nations, Selasa .Prabowo mengatakan jika PBB membutuhkan pasukan perdamaian, Indonesia siap mengirimkan hingga 20.000 putra-putrinya untuk menciptakan perdamaian di mana pun. Seperti di Gaza hingga Ukraina."Jika dan ketika Dewan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa dan majelis agung ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 putra putri kami atau bahkan lebih untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga," ucap PrabowoSimak juga Video Trump Sebut Pasukan Stabilitas Internasional untuk Gaza Segera Tiba[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-08 01:52