Orang Miskin Ditolong atau Didorong?

PERDEBATAN tentang kemiskinan sering kali terjebak pada angka dan grafik, padahal di balik statistik itu ada manusia dengan keterbatasan struktural.Namun, mari mulai dari data yang paling telanjang: menurut BPS Maret 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,22 juta orang atau 9,03 persen dari total populasi.Lebih mencemaskan, 51,8 persen rumah tangga miskin hidup dalam kondisi rawan guncangan ekonomi, dan lebih dari 60 persen tidak memiliki tabungan sama sekali.Angka ini menunjukkan bahwa status “miskin” bukan hanya keadaan, melainkan jebakan.Pertanyaannya: apakah mereka harus ditolong, atau justru didobrak keluar dari jerat sistem yang membuat mereka tetap miskin?Negara sering mengambil jalan cepat dengan memberikan bantuan tunai, seakan-akan kemiskinan hanya soal kurang uang dalam dompet. Padahal, bantuan tunai yang bersifat konsumtif lebih mirip anestesi, bukan penyembuh.Baca juga: OTT Kepala Daerah Tak Pernah UsaiTeori welfare trap dari Murray (1984) menegaskan bahwa intervensi sosial yang hanya berorientasi pada transfer dapat menciptakan ketergantungan jangka panjang.Ini bukan sekadar teori Barat yang jauh dari realitas kita. BPS mencatat bahwa penerima bantuan tetap miskin selama bertahun-tahun karena tidak terjadi peningkatan kapasitas produktif.Di titik ini, kita harus bertanya: apakah bantuan itu benar-benar “menolong” atau justru membius masyarakat miskin agar tetap tenang, stabil secara politik, dan tidak menuntut perubahan struktural yang lebih mendasar?Konsep learned helplessness dari Seligman (1975) menunjukkan bahwa ketika orang terlalu sering ditolong tanpa dikembangkan kemampuannya, ia kehilangan motivasi untuk berubah.Bantuan yang salah desain dapat membunuh agency, yaitu kemampuan individu mengambil keputusan untuk memperbaiki hidupnya.Pertolongan yang bersifat karitatif sering menjadi ritual tahunan yang membuat publik merasa telah berbuat kebaikan, tetapi tanpa memutus reproduksi kemiskinan. Kita menolong, tetapi kita menormalkan stagnasi.Narasi sebaliknya—bahwa orang miskin harus “didorong”—juga tidak selalu mulia. Perintah “bangkitlah!” menjadi sia-sia bila negara tidak menyediakan ekosistem yang memungkinkan orang miskin benar-benar bangkit.Konsep capability approach dari Amartya Sen (1999) menegaskan bahwa kemiskinan adalah kehilangan kemampuan, bukan sekadar rendahnya pendapatan.Jika kemampuan dasar tidak terpenuhi—pendidikan, kesehatan, akses modal—maka dorongan berubah menjadi tekanan.


(prf/ega)