Anggota DPR Usul Komdigi Bentuk Lembaga Baru untuk Tangkis Narasi Sesat soal Bencana Sumatera

JAKARTA, - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengusulkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membentuk lembaga counter untuk menangkis narasi sesat terkait penanganan pemerintah terhadap bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.Menurut dia, narasi sesat yang berkembang di publik tidak boleh dibiarkan, terutama terkait penanganan pemerintah terhadap bencana, yang disebut tidak ada."Oleh sebab itu, perlu sesegera mungkin ada lembaga counter yang secara langsung tidak boleh didiamkan. Karena kalau didiamkan, saya rasa ini juga akan menjadi penghasut yang terus menerus merusak daripada tatanan berbangsa dan bernegara," kata Oleh dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komdigi Meutya Hafid, Senin .Baca juga: Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling AcehIa menyebut, lembaga counter itu dapat berupa sebuah badan baru maupun komisi baru di bawah Komdigi.Tugas dan fungsinya adalah memantau narasi sesat di media sosial, baik di TikTok, Instagram, hingga Facebook.Lembaga itu pun yang akan menampik narasi tersebut dengan kurun waktu yang tidak terlalu lama.Baca juga: Mendagri Usul Rp 2 Miliar untuk Daerah Terdampak Bencana, Prabowo Gandakan Jadi Rp 4 M"Kalau bisa jangan hitungan hari, Bu. Kalau bisa kalau dipostingnya jam 1, jam 1 (lewat) 5 menit sudah ada counter kalau bisa. Karena kalau memang tidak dicounter, Bu, hari ini masyarakat lebih percaya ke yang viral, Bu," ucap dia.Menurut Oleh, kinerja pemerintah sebagus apapun tidak akan tersorot dengan baik jika masyarakat lebih percaya pada narasi sesat."Sebagus apapun pekerjaan kita, program kita, kalau misalkan tidak terinformasikan, dan kalah oleh yang viral-viral, akhirnya kita tidak mendapatkan atensi dan apresiasi dari masyarakat," kata Oleh.Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, juga meminta hal serupa.Baca juga: Bencana di Sumatera, Menteri LH Akui Tak Bisa Rutin Pantau Jutaan Unit UsahaMenurutnya, Komdigi perlu mengupdate penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut."Jadi kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu," kata Endipat pada rapat yang sama."Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu," imbuh dia.Baca juga: Kemendiktisaintek Targetkan Penanganan Bencana di Sumatera Rampung 31 DesemberIa mengungkapkan, pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.Endipat mengeklaim, jasa orang-orang tersebut kalah jauh dengan pemerintah, yang dianggapnya sudah hadir sejak awal bencana.Ia lantas menyinggung gerakan yang menyumbang Rp 10 miliar untuk korban bencana, sedangkan pemerintah sudah menyumbang dana triliunan."Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana," kata Endipat.


(prf/ega)