Puan Pastikan DPR Terima Masukan Terkait Perkembangan Bencana di Sumatra

2026-02-05 06:12:52
Puan Pastikan DPR Terima Masukan Terkait Perkembangan Bencana di Sumatra
Ketua DPR RI Puan Maharani meyakini Pemerintah mempertimbangkan dengan matang untuk menetapkan status bencana nasional banjir dan longsor di wilayah Aceh dan Sumatera. Dia mengatakan DPR dan Pemerintah terus menerima masukan mengenai perkembangan bencana ini.Apalagi, Puan menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi bencana.Menurutnya, tentu Pemerintah tahu betul keputusan yang akan diambil mengenai penetapan status bencana nasional bagi daerah terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu diungkapkan oleh Puan saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini."Pemerintah dan DPR tentu saja sudah sama-sama mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama masukan dari Pemda-Pemda yang terdampak. Apakah perlu segera ditetapkan bencana nasional, bahkan Presiden juga sudah langsung meninjau wilayah yang terdampak," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025)."Namun untuk bisa kemudian segera memutuskan terkait dengan hal tersebut tentu saja pemerintah punya pertimbangan yang matang dan kami juga mengikuti semua masukan terkait dengan hal tersebut," sambungnya.Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada Senin (1/12). Presiden meninjau langsung posko pengungsian, lokasi infrastruktur rusak, serta berdialog dengan ribuan warga terdampak untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat sasaran.Selama peninjauan di sejumlah titik bencana, Presiden Prabowo memerintahkan percepatan penyaluran bantuan logistik, pemulihan akses wilayah terisolasi, serta pembangunan akses darurat di lokasi infrastruktur vital yang rusak. Pemerintah juga mengerahkan armada udara dan laut untuk menjangkau wilayah sulit.Dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau posko pengungsian di Padang Pariaman, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan terkini mengenai kondisi lapangan yang menurutnya menunjukkan perbaikan signifikan.Selain Sumatera Barat, Presiden juga telah mengunjungi wilayah terdampak lainnya di Aceh dan Sumatera Utara. Dalam setiap kunjungannya, Kepala Negara memastikan penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan transportasi udara bagi wilayah yang belum dapat dijangkau secara penuh melalui jalur darat.Terkait kondisi sejumlah daerah yang masih terisolasi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa akses udara masih menjadi langkah utama untuk menjangkau masyarakat di titik-titik terdampak tersebut.Terkini, kondisi banjir di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara saat ini dilaporkan sudah mulai menunjukkan pemulihan. Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sergai, Abdul Rahman Purba, pada Rabu (3/12) menjelaskan, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan terhadap kondisi pasca bencana banjir yang melanda 11 kecamatan, air di sembilan kecamatan telah surut dan situasi berangsur pulih.Terkait hal ini, Puan menyatakan DPR akan terus memantau segala perkembangan terkini situasi di daerah-daerah terdampak bencana. Dia menyebut DPR akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah untuk kemudian memutuskan langkah terbaik dalam penanganan bencana di 3 provinsi tersebut."Jadi antara Pemerintah dan DPR insyaallah kita selalu berkomunikasi untuk bersinergi untuk bisa mendapatkan jalan yang terbaik dalam bisa segera menuntaskan terkait dengan bencana ini," pungkas Puan. Tonton juga video "Situasi Terkini di Aceh Usai Bencana Banjir - Tanah Longsor"[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-05 06:05