Pengusaha Keluhkan Sulit Akses Modal, KUR Dinilai Belum Tepat Sasaran

JAKARTA, - Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sektor konveksi masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses permodalan.Salah satunya skema pembiayaan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Investasi Permanen Kecil (KIPK), belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan pelaku usaha kecil.Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, banyak anggota asosiasi yang belum bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut karena terkendala persyaratan administratif dan agunan.Baca juga: Tabel KUR BRI 2025: Pinjaman hingga Rp 100 Juta dan Rp 200 JutaSHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan. Bank optimistis kredit dan likuiditas tetap tumbuh hingga akhir tahun.“Kami, Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), masih menghadapi tantangan besar dalam hal permodalan. Program KUR dan KIPK yang disediakan pemerintah tidak dapat dinikmati oleh banyak pelaku usaha kecil menengah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan,” ujar Nandi dalam keterangannya, Senin .Menurut Nandi, sebagian besar pelaku konveksi skala kecil tidak memiliki agunan yang memadai, catatan keuangan yang rapi, maupun pengalaman mengelola usaha dalam skala besar. Kondisi ini membuat mereka sulit mengakses pembiayaan formal dari perbankan.Nandi menambahkan, kebutuhan akan dukungan permodalan semakin mendesak mengingat banyak IKM konveksi yang gulung tikar sejak pandemi Covid-19.Baca juga: Airlangga Umumkan Relaksasi KUR bagi UMKM Terdampak Bencana Selain itu, pelaku usaha lokal juga harus bersaing dengan masuknya produk impor ilegal yang menekan pasar domestik.“Kami berharap pemerintah dapat menciptakan program permodalan yang tepat sasaran, mengingat banyak IKM yang sudah gulung tikar semenjak Covid-19 dan kalah saing dari impor ilegal,” kata dia.ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) yang juga Ratu Belanda Maxima Zorreguieta Cerruti (kanan) berbincang dengan pekerja pabrik saat melakukan kunjungan di pabrik konveksi PT. Glory Industrial Sragen, Jawa Tengah, Selasa . Kunjungan Ratu Maxima tersebut untuk memantau program Reimagining Industries to Support Equality (RISE) dalam upaya meningkatkan kesehatan finansial para pekerja industri garmen dan alas kaki sejumlah merek pakaian internasional. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/barIa menilai, saat ini pemerintah sudah mulai mendorong penggunaan produk dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan dukungan permodalan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pelaku usaha mampu memenuhi permintaan pasar.“Market sudah didukung pemerintah untuk domestik, maka dari itu pelaku sudah pasti butuh modal dan SDM yang berdaya saing,” ujar Nandi.Baca juga: Relaksasi KUR UMKM Terdampak Bencana Sumatera: Cicilan DitundaLebih lanjut, Nandi menegaskan bahwa pelaku konveksi tidak ingin bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah.Namun, dukungan awal dinilai penting agar pelaku usaha bisa mengembangkan potensi dan berdiri secara mandiri.Selain permodalan, IPKB juga mendorong adanya bantuan teknis dan pelatihan bagi pelaku IKM konveksi.Menurut Nandi, peningkatan kapasitas usaha menjadi kunci agar industri tekstil dan konveksi nasional mampu bersaing di pasar global.Baca juga: Pelaku Ekraf Bisa Akses KUR Industri Kreatif Tahun Depan, Kekayaan Intelektual jadi Agunan“Kami berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi kami dan memberikan solusi yang tepat. Kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan industri tekstil dan konveksi di Indonesia,” tegasnya.


(prf/ega)